Ketua Komisi X DPR Sebut Nadiem Tidak Komunikatif Soal Kebijakan Guru Honorer

 

JAKARTA- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makariem dinilai tak komunikatif dengan DPR terkait kebijakan pengangkatan guru honorer. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengakui Nadiem susah diajak bicara.

Huda menyebut, Nadiem ingin kebijakannya berjalan sesuai keinginannya. Sehingga mantan bos Gojek itu membatasi dialog.

"Mungkin mas menteri ingin semua kebijakannya seperti yang beliau inginkan, ingin landing semua, jadi kelihatannya membatasi dialog," katanya dalam diskusi daring, Sabtu (27/11).

Dia bercerita, saat proses rekrutmen tahap pertama PPPK seharusnya hanya 80 ribu guru honorer yang lolos. Namun, karena akhirnya desakan dari DPR, Nadiem meloloskan 173 ribu.

"Karena itu dalam berbagai hal, relatif semacam ruang kompromi itu terjadi. Misalnya kemarin, soal rekrutmen yang kemarin tahap pertama PPPK, itu kalau gak ada kompromi yang lolos hanya 80 ribu mas, akhirnya karena kita ngotot akhirnya yang lolos 173 ribu," ujar politikus PKB ini.

Huda menilai, Nadiem hanya terlihat ada keinginan untuk memberi afirmasi kepada guru honorer. Tetapi semangatnya belum terlihat.

Terutama para guru honorer yang lama mengabdi belum merasakan keberpihakan pemerintah. Ia mendesak ada kebijakan khusus bagi yang sudah senior untuk langsung diangkat menjadi ASN

"Kita minta ada kebijakan khusus untuk langsung diangkat menjadi pegawai PPPK dan ini tidak menyalahi aturan karena masih ada PP yang menyangkut soal itu," terangnya.

Selain itu, terlihat ada upaya memotong guru generasi tua dengan konten seleksi yang kontennya sulit bagi senior. Padahal guru yang lama ini memiliki pengalaman.

"Kalau narasinya masih ngomongin soal kualitas, soal kompetensi guru yang dia anggap tidak hari ini di guru-guru kita, saya sih merasa semangatnya ke sana, dan menurut saya tidak fair," tutup Huda