KSOP Banten Pangkas Birokrasi dan Tingkatkan Pelayanan Kawasan Pelabuhan

 

Suasana Focus Group Discussion yang dihelat oleh KSOP Kelas I Banten.

CILEGON – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten berkomitmen untuk memangkas alur birokrasi dan lebih meningkatan pelayanan di kawasan pelabuhan Banten.

Hal itu diungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat KSOP Kelas I Banten dengan melibatkan seluruh stakeholder di salah satu hotel di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kamis (2/12/2021).

“Bagaimana kemudahan birokrasi di pelabuhan dalam rangka untuk mengefektivitas waktu dalam pelayanan, sehingga mampu menghemat segala sesuatunya, makanya ini perlu kita sosialisasikan,” ujar Kepala KSOP Kelas I Banten, Barlet Silalahi.

Dijelaskan Barlet, terdapat beberapa birokrasi pada bidang-bidang tertentu di KSOP Kelas I Banten yang nantinya akan mempersingkat waktu pelayanan dari yang selama ini diperoleh masyarakat dan stakeholder.

“Selama ini sebenarnya (pemangkasan alur birokrasi pelayanan-red) sudah berjalan. Tapi kalau kita bisa bikin lebih baik, kenapa tidak. Seperti waktu pelayanan yang mungkin tadinya lima jam menjadi tiga jam, karena kita semua kan sekarang sudah menggunakan sistem Inaportnet itu. Harapan kami per Januari 2022 itu sudah running well,” katanya.

Sementara Walikota Cilegon, Helldy Agustian yang turut hadir dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen KSOP Kelas I Banten dalam hal pemangkasan birokrasi dan pelayanan.

“Kami berharap dari diskusi ini membuahkan hasil, yakni sebuah produk (sistem pelayanan) yang nantinya bisa di-sharing ke seluruh pihak yang berkaitan dengan kesyahbandaran. Ini adalah sebuah inovasi bagaimana kita meringkas suatu pelayanan yang dulu mungkin terlalu panjang dan dipersingkat,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Merak, Togar Napitupulu mengaku bahwa pelayanan yang selama ini yang sudah diberikan oleh KSOP Kelas I Banten sudah tergolong cepat.

“Seperti pelayanan sertifikasi (kelaiklautan kapal), selama ini saja cuma memakan waktu dua atau paling lama tiga jam. Itu saja sudah bagus. Nah dengan rencana pemangkasan birokrasi ini, tentunya kami apresiasi karena akan lebih mempersingkat waktu lagi,” ujar Togar.