 |
SERANG – Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan seluruh kepala daerah di Banten untuk komitmen dalam program pemberantasan korupsi. Firli memastikan akan menangkap kepala daerah yang korupsi.
“Paling penting, tidak boleh ada kepala daerah melakukan korupsi. Kalau ada kepala daerah yang melakukan korupsi pasti kita tangkap,” kata Filri dalam Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang pada Jumat (25/2/2022).
Rakor KPK bersama ini dihadiri seluruh kepala daerah di Banten. Mulai dari Gubernur Wahidin Halim hingga bupati dan wali kota dari Cilegon hingga Tangerang Selatan.
Firli Bahuri mengatakan kedatangannya ke Banten untuk memastikan tata kelola pemerintah berjalan baik. Kepala daerah diminta memberikan pelayanan publik terbaik, kemudahan mendukung iklim investasi yang baik, serta menurunkan angka pengangguran hingga kemiskinan. Hal-hal tersebut, menurut Firli, adalah tugas kepala daerah.
“Angka pengangguran 6,2 persen nasional, kita (Banten) 8,9 persen, nah ini tinggi. Data-data ini bisa dilihat karena daya yang bisa diambil setiap orang. Masalah ini bisa kita selesaikan kalau tidak ada korupsi,” ujar Firli.
Usai rakor, Gubernur Wahidin mengatakan program pencegahan KPK di wilayahnya sudah berjalan. Mulai dari aspek pembinaan sebagai pencegahan dan penindakan.
“Mereka (ASN) mendapat pembinaan dan langsung dari koordinator provinsi dan semua daerah ada kabupaten dan kota,” ujarnya.
Masalah pengangguran yang diungkap KPK, Wahidin menjelaskan itu adalah masalah yang memang sejak lama sudah ada. Ia kemudian menegaskan di Banten sudah tidak ada praktik jual-beli jabatan.
“Tidak ada di sini, tidak pernah (ada jual-beli jabatan). Cari aja kalau ada,” tutur dia.
Wahidin menambahkan, Banten saat ini berada di peringkat kelima dalam program Monitoring Center for Prevention dari KPK. Tiap tahun angkanya terus membaik, meski dulu berada di urutan bawah.
0 comments:
Post a Comment