Soal Reshuffle di Bulan Juni, Gerindra Serahkan ke Jokowi

 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan buruh yang tergabung dalam KSPI, untuk berdiskusi terkait Omnibuslaw, Rabu (23/3/2022).

JAKARTA ( Kontak Banten) Ketua Harian DPP Gerindra Sufini Dasco Ahmad  menanggapi kabar adanya reshuffle kabinet Indonesia Maju pada bulan Juni ini. Dasco mengatakan  Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.

"Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden karena itu kewenangan dan hak prerogatif daripada presiden," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Rabu (8/6).

Dasco menyebut belum mengetahui adanya isu reshuffle  tersebut. Ia menuturkan partainya menunggu keputusan Jokowi untuk melakukan reshuffle.

"Saya mendengar dari sumber Istana tidak (reshuffle). Tapi, ya saya juga denger-denger justru dari awak media nih yang banyak bertanya apakah kemudian itu berlangsungnya reshuffle atau tidak. Saya pikir itu kita tunggu saja karena kewenangan daripada Presiden," kata dia.

Terkait pos kementerian yang layak direshuffle, Dasco juga menyerahkan kepada Jokowi. Ia menuturkan Jokowi pasti memahami pos kementerian mana saja yang perlu dievaluasi."Waduh saya kurang tahu pos-pos apa yang perlu direshuffle. Tapi tentunya Presiden, kalau pun memang ada, tentunya lebih tahu mana-mana bidang yang mesti diperkuat," tuturnya. "Mana kemudian bidang yang harus kemudian (tidak) diganti sama sekali, saya pikir Presiden lebih tahu, kalau memang ada ya," tutup Dasco.

Dalam pemerintahan periode kedua, Jokowi baru sekali melakukan reshuffle. Mensesneg Pratikno sempat menjawab kabar kembali adanya reshuffle bulan ini.

Ia mengatakan, reshuffle mungkin dibutuhkan akibat kondisi global yang sangat dinamis. Hal ini, membuat pemerintah harus responsif dalam menghadapi berbagai persoalan ini.

"Kita kan fokus ini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis. Kita harus sangat responsif. Pandemi kita juga harus antisipatif. Jadi kita fokus kerja," kata Pratikno di Gedung DPR, Senayan, Kamis (2/6).