Pencucian Uang Bupati Nonaktif Probolinggo Mencapai Rp 104,8 Miliar

 

JAKARTA ( Kontak Banten)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan menyita aset yang diduga berkaitan dengan kasus pencucian uang Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Total aset Puput yang disita komisi antirasuah mencapai Rp 104,8 miliar.

"Proses pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dalam perkara dugaan TPPU dengan tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dan kawan-kawan, hingga saat ini terus bertambah. Sehingga seluruh aset yang bernilai ekonomis tersebut ditaksir nilai seluruhnya mencapai Rp104,8 miliar," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (2/8).

Ali mengatakan, aset yang disita beragam. Beberapa di antaranya yakni tanah dan bangunan, emas, uang tunai, dan kendaraan bermotor.

Seluruh barang itu disita untuk pengusutan perkara. KPK memastikan seluruh aset yang disita bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

"Ketika perkara ini dibawa ke proses persidangan tentu tim jaksa KPK akan buktikan bahwa harta dimaksud diduga ada kaitan dengan perkara sehingga menuntutnya untuk dirampas untuk negara," tuturnya. 

Puput Tantriana Sari diduga memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari uang haram dari jabatan yang kosong. Sesuai aturan, Puput memang berhak menunjuk orang untuk mengisi jabatan kosong. Dia mematok harga Rp 20 juta untuk satu jabatan.

KPK tengah mendalami motif Bupati nonaktif Probolinggo itu nekat memperjualbelikan jabatan. KPK mengembangkan kasus tersebut ke dugaan TPPU dan gratifikasi.

Puput dan Hasan kembali ditetapkan sebagai tersangka. KPK terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Sejumlah aset senilai Rp 50 miliar milik Puput telah disita KPK.