Rencana Kenaikan BBM, Pemerintah Pusat Minta Daerah Antisipasi Dampak yang Muncul

 

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Forkopimda mengikuti Rakor Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara virtual, Selasa, 30 Agustus 2022.

Mataram  ( Kontak Banten)  – Pemerintah pusat berencana mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) awal September ini. Itu artinya, harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan solar akan mengalami kenaikan. Jika kenaikan ini dilakukan, maka pemerintah daerah dan elemen lain yang ada di daerah mesti mengantisipasi dampak yang akan muncul.

‘’Jadi tadi kita mengikuti rapat koordinasi mengenai pentingnya kita melakukan koordinasi dan konsolidasi di daerah terkait Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan-bahan pokok tetap tersedia,’’ ungkap Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.,  menjawab Suara NTB mengenai Rapat Koordinasi  (Rakor)Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  secara virtual, Selasa, 30 Agustus 2022.

Sekda juga mengakui, jika semua harga kebutuhan pokok naik, sehingga antisipasi oleh pemerintah daerah mesti dilakukan. Hal inilah, ujarnya, menjadi salah satu topik pengarahan yang diberikan pemerintah pusat.

Dalam rakor ini hadir juga Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Danrem 162 Wira Bhakti Brigjen TNI Aris SN, perwakilan Polda NTB, perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajarannya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri RI, H. Muhammad Tito Karnavian. Mengingatkan, jika sekarang ini, perkembangan inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, per bulan Juli mencapai 4,94 persen. komponen penting yang perlu diperhatikan pada inflasi adalah terkait bahan makanan yang mencapai 10,88 persen dan inflasi energi mencapai 5,02 persen.

Disamping itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat.

“Melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM, Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran,”  ujarnya mengingatkan.

Sementara itu, Kepala BPS, Margo Yuwono menjelaskan yang berperan tinggi dalam inflasi daerah per Juli 2022 (y-on-y) yaitu pada komoditas cabai merah mencapai  0,49 persen, bawang merah mencapai 0,26 persen, tarif angkutan udara mencapai 0,43 persen, minyak goreng mencapai 0,29 persen dan bahan bakar rumah tangga mecapai 0,24 persen, dan bensin mencapai 0,18 persen.

“Kalau kita mau ngerem inflasi, maka lima komoditas yang selalu memberikan andil besar dapat dikendalikan oleh kita, dua komoditas musiman seperti cabai merah dan bawang merah yang perlu dipantau pertumbuhan harganya suopaya di bulan-bulan berikutnya tidak memberikan dorongan pada inflasi,” jelasnya.