ASN Dan PPPK Kudu Siap Ditempatkan Di Daerah

 

JAKARTA  ( KONTAK BANTEN) - Aparatur Sipil Negara seharusnya tidak menolak ditempatkan di mana saja di Tanah Air. Termasuk di daerah pelosok.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sedang menggodok aturan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah ditempatkan di daerah terpencil, tidak mudah pindah ke kota.

Selama ini, banyak PNS dan PPPK yang sudah ditugaskan ke daerah terpencil, pindah ke kota maupun ke Pulau Jawa. Utamanya, ASN klasifikasi guru, bidan, hingga dokter. Akibatnya, sumber daya manusia (SDM) tidak merata di berbagai daerah.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya sedang menggodok regulasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kata dia, untuk waktu tertentu ke depan, mereka yang telah mengikuti seleksi dan lolos ASN dan PPPK tidak boleh pindah ke kota dan ke Jawa.

“Pindahnya ASN dan PPPK dari desa ke kota maupun ke Pulau Jawa yang padat penduduk, membuat kekurangan SDM di wilayah terpencil sulit teratasi,” ujar Anas.

Padahal, kata Anas, Pemerintah selalu menetapkan formasi agar tenaga ahli merata di seluruh negeri dalam perekrutan ASN atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahunnya. Baik di Maluku, Papua dan Kalimantan.

“Tapi setahun setelah itu, mereka pin­dah ke kota dan ke Jawa. Akhirnya ASN dan PPPK numpuk di Jawa,” ucapnya.

Netizen menyarankan Pemerintah hanya merekrut PNS dan PPPK yang mau sampai pensiun bekerja di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk pemerataan SDM di Indonesia.

“Setuju, ASN dan PPPK disebar di daerah-daerah terpencil di Indonesia agar kota dan Pulau Jawa tidak kelebihan SDM,” kata @Lubis_Jhonny.

Menurut @Anskan7, ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Termasuk, untuk ditempatkan di luar Pulau Jawa untuk pemerataan SDM dan pelayanan publik.

PNS harus sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, biar nggak kebiasaan manja dan tuman,” ucap @ pkt_wibisono.

Akun @Anshori_faiz mengatakan, persebaran ASN dan PPPK yang tidak merata cenderung menurunkan kualitas mereka yang selama ini bekerja di kota dan Pulau Jawa.

Kata @andy_marwandy, jumlah ASN dan PPPK di Pulau Jawa sudah terlalu banyak.

“Sehingga Pemerintah harus mengang­kat mereka yang mau ditempatkan di Indonesia Timur sampai pensiun. Kalau melanggar SK pengangkatan ASN atau PPPK langsung dicabut,” usulnya.

Menurut @RadenAgus72, yang paling ditakutkan ASN adalah dimutasi ke daer­ah, misalkan Papua. Soalnya, bertugas di daerah, terutama Papua, membutuhkan biaya besar bila harus mudik Lebaran atau pulang kampung.

“Pemerintah mencari ASN dan PPPK yang berasal dari warga asli daerahnya masing-masing saja, karena mereka tidak mungkin pindah kota atau Pulau Jawa,” saran @Pencari_Keadilan.

Akun @Lulu_fery menyambung. Dia bilang, untuk pemerataan pada akhirnya ASN akan diisi putra daerah masing-masing. Yang penting, sistem rekrutmen harus transparan dan akuntabel.

Akun @Rian_Rival meminta MenpanRB mengangkat semua honorer menjadi ASN. Setelah itu, baru dilaku­kan distribusi ASN tersebut ke semua daerah yang membutuhkan SDM. Sebab, percuma saja pendataan saja tapi tidak diangkat ASN.

“Begitu diangkat pindah juga kalian ke Pulau Jawa atau ke kota. Mending tidak usah diangkat jadi PNS, yang ngeyel pecat,” timpal @Mayret.

Akun @Oesmano menyarankan kepada Pemerintah agar melakukan pembangunan secara merata di semua daerah yang ada di Indonesia. Sehingga, dengan sendirinya ASN dan PPPK akan mau mengabdi di tempat-tempat tersebut.

“Sebetulnya, sebaran ASN secara umum sudah merata di seluruh daerah di Indonesia. Yang mengkhawatirkan sekarang, maraknya aksi jual beli jabatan. Jadi yang penting sekarang, bagaimana strategi Pemerintah dalam memberantas­nya,” tandas @Taufik_Abdulla.