. DPP PKS : “Bawaslu perlu jelas membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye.

 

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)   Tudingan salah satu komisioner Bawaslu yang menganggap Anies Baswedan tidak etis disesalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi menganggap, pernyataan salah satu komisioner Bawaslu ini sangat kontraproduktif.

“Bawaslu perlu jelas membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye.  Jadi menduga pihak-pihak tertentu yang sedang mensosialisasikan diri atau parpolnya sebagai bentuk curi start kampanye adalah salah kaprah, bahkan cenderung tendensius,” kata Nabil kepada wartawan, Jumat (16/12).Atas dasar itu, Nabil menilai Bawaslu kurang etis seharusnya sebagai badan pengawas, Bawaslu harus proaktif menyosialisasikan hajatan pemilu 2024.

"Jadi berikan ruang yang luas serta dan rambu-rambunya untuk seluruh pihak dapat berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan malah sebaliknya,” tegasnya.

Selain itu, kata Nabil, pernyataan dari komisioner Bawaslu tersebut agar pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara agar tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri start kampanye Pemilu 2024. Sebelumnya, salah satu komisioner Bawaslu, Puadi menyindir Anies telah melakukan kampanye terselubung dan mencuri start kampanye sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 mendatang.

Selain itu, Puadi juga meminta agar pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri start kampanye Pemilu 2024.