.png)
 |
Deputi Bidang Pencegaan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada acara evaluasi terkait BUJT. (Ist) |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) - KPK menemukan sejumlah titik rawan korupsi dalam proyek pembangunan jalan tol. Titik rawan itu, meliputi akuntabilitas lelang, konflik kepentingan, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak melaksanakan kewajiban. Atas temuan dan evaluasi itu, KPK sudah menyampaikan langsung kepada Kementerian PUPR.
Laporan tersebut pertama kali disampaikan KPK dalam unggahan di akun Instagram resmi KPK, pada Selasa lalu. Menurut KPK, sejak 2016, pembangunan jalan tol mencapai 2.923 kilometer dengan rencana nilai investasi sebesar Rp 593,2 triliun. Namun, dalam tata kelolanya, KPK menemukan adanya titik rawan korupsi yang bisa memicu kerugian negara.
"Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 4,5 Triliun,” tulis KPK, di akun official.kpk.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan membenarkan soal titik rawan korupsi dalam proyek jalan tol tersebut. Salah satunya adalah soal pembebasan lahan yang menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 4,5 triliun.
Kata dia, pemerintah sudah membebaskan tanah. Janjinya nanti kalau jalan tol sudah jadi, uangnya akan dikembalikan.
"Ternyata jalan tol jadi, Rp 4,5 triliunnya belum dipulangin dan belum jelas rencana pengembaliannya gimana. Makanya, kita dorong, dipanggil dong semua, kan Rp 4,5 triliun gede duitnya,” kata Pahala, di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, kemarin.
Masalah lain, kata dia, KPK juga menemukan ada konflik kepentingan di BPJT. Temuan KPK, ada lima pejabat BPJT yang merangkap komisaris di perusahaan tol. Padahal rangkap jabatan ini sangat rentan terjadinya benturan kepentingan.
BPJT itu adalah lembaga yang mengawasi semua perusahaan yang mengoperasikan jalan tol. Menurut dia, bagaimana mau mengawasi kalau ternyata pejabat itu juga menjadi komisaris di perusahaan yang mengoperasikan jalan tol.
Soal ini, kata dia, KPK sudah menyampaikan rekomendasi dan laporan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dari hasil laporan itu, diungkap Pahala, Menteri Basuki sudah menyetujui orang-orang tersebut dicopot.
“Saya bilang, gimana ini? Pak Menteri sudah setuju nanti dicopot semua yang lima,” ungkapnya.
Siapa lima orang tersebut, Pahala tidak mau merincinya. Ia menyerahkan nama-nama tersebut kepada Menteri Basuki. Pahala mengaku tidak mengetahui kapan Basuki akan mencopot lima orang BPJT yang merangkap menjadi komisaris perusahaan jalan tol itu.
“Silakan tanya Menteri PU,” kata Pahala.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala BPJT, Danang Parikesit mengaku sudah membaca rekomendasi tersebut dan sudah mengambil langkah-langkah dalam perbaikan tata kelola jalan tol tersebut. Dia mengatakan, beberapa dari rekomendasi yang disebut bahkan sudah dijalankan
0 comments:
Post a Comment