25 Tahun Reformasi, Kampus Hanya Melahirkan Intelektual ?

 

Rizal Ramli (Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur).

BANDUNG ( KONTAK BANTEN) - Mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Barat, Banten dan dari Departemen Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran menggelar diskusi bertajuk "25 Tahun Reformasi Dikorupsi, Bagaimana Masa Depan Generasi Z?" .

Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah akademisi, aktivis 98 dan mahasiswa yang menjadi pembicara. Mereka antara lain Dosen Senior Hukum Tata Negara Unpad, Dr. Indra Perwira, Rocky Gerung, Aktivis Unpad 80an Paskah Irianto, Aktivis 90 yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana dan Mahasiswa Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Harris Aufa. Selain itu ekonom sekaligus mantan aktivis ITB, Dr. Rizal Ramli juga ikut menyampaikan pendapatnya secara daring.

Rizal Ramli mengatakan bahwa reformasi awalnya bertujuan dan bercita-cita untuk memperbaiki demokrasi yang telah diselewengkan oleh orde baru.

Namun, kata mantan Menko Perekonomian itu, komitmen menghadirkan demokrasi tersebut hanya berjalan selama empat tahun pertama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Menurut Rizal Ramli, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini gagal membuat rakyat makmur. “Hal tersebut disebabkan pemerintahan Jokowi menjadikan perbaikan ekonomi sebagai tolak ukur, dan menghadirkan sistem yang masih otoriter,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Indra Perwira menyampaikan bahwa reformasi yang seharusnya mewujudkan demokratisasi di Indonesia, justru melanggengkan sistem yang bertentangan dengan demokrasi. Hal ini, katanya, khususnya terjadi di kampus, yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi demokrasi.

“Kampus hari ini justru melahirkan intelektual yang tak lebih dari sekadar ‘tukang’,” ujarnya.

Selain itu, katanya, keadaan tersebut diperburuk dengan diamnya mahasiswa yaitu generasi Z. Mereka hanya tunduk dan kurang berempati terhadap sekelilingnya sehingga tidak memberi perhatian untuk mengawasi jalannya kekuasaan di tengah civil society. 

Aktivis Unpad tahun 80an Paskah Irianto menyampaikan bahwa hari ini hukum hanya menjadi alat kekuasaan. Politik dimainkan dalam hukum dan menjadikan hukum tersebut tameng, atau alat perlindungan hukum.

Paskah memberikan apresiasi bahwa di tengah persoalan hukum hari ini, Departemen Hukum Tata Negara di Unpad masih menjadi benteng demokrasi yang melindungi mahasiswa-mahasiswa yang kritis terhadap kekuasaan.

 

Kampus Merdeka Namun Rektor Dirantai

Lain lagi dengan Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa hari ini kampus merdeka, tapi rektornya dirantai. 

“Di era reformasi ada kultur yang berhenti. Orde Baru otoriter, tapi kulturnya liberal. “ ujar Rocky seperti dikutip Konfrontasi.com.

Rocky menjelaskan bahwa di masa Orde Baru, pengendalian hanya terjadi saat mahasiswa berusaha untuk mendongkel eksploitasi yang dilakukan Soeharto. Hal itu berbeda dengan yang terjadi hari ini.

Aktivis 90an yang juga Direktur Eksekutif Infus, Gde Siriana menyatakan feformasi gagal mewujudkan konsolidasi demokrasi. Hari ini demokrasi menjadi industri, mungkin semacam industri sepak bola.

“Pemilik partai seperti pemilik klub, politisi yang berpindah-pindah partai seperti perpindahan pemain antar klub, terdapat sponsor yaitu cukong oligarki,” ujarnya.

Selain itu, katanya, terdapat Lembaga Survey (yang diplesetkan menjadi Sure Pay) ala komentator sepak bola, juga ada yang mengatur score. Kampus, menurut Gde, telah menjadi alat kekuasaan.

“Jadi yang terjadi di kampus hari ini bukanlah revolusi mental, melainkan represi mental,” ujarnya.

Karena itu, Gde terus menyemangati mahasiswa agar tidak pesimistis terhadap perubahan. Caranya, katanya, dengan bergerak dengan jaket almamaternya masing-masing. ***