Legislator PKS Surabaya Pertanyakan Belanja Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan Rp 3,6 Triliun

 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (DPRD Surabaya)

 SURABAYA ( KONTAK BANTEN)  Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) program anggaran Pemkot Surabaya pada 2022 menyisakan pertanyaan bagi sebagian legislator di DPRD Surabaya. Salah satunya .Aning Rahmawati

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu mengatakan, pada 2022, Pemkot Surabaya   mengucurkan lebih kurang Rp 3,6 triliun untuk memerangi kemiskinan . Artinya, 30 persen dari APBD Surabaya difokuskan untuk memberantas kemiskinan

Rincian alokasi anggaran itu untuk menurunkan beban pengeluaran Rp 2,29 triliun, meningkatkan pendapatan warga miskin Rp 217 miliar, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan sejumlah Rp 1,093 triliun. Total Rp 3.605.505.141.743 yang digelontorkan Pemkot Surabaya   untuk mengatasi kemiskinan ”Dari tiga poin untuk anggaran kemiskinan sepanjang 2022, saya menilai jika anggaran yang baru tepat untuk mengentaskan kemiskinan di poin kedua. Yakni, di bab meningkatkan pendapatan warga miskin Surabaya,” papar Aning.

Poin kedua tersebut jika dirinci dialokasikan untuk program pemberdayaan UMKM melalui E-peken, pelatihan bagi pencari kerja khususnya bagi MBR, job fair/bursa kerja, program padat karya, bantuan modal usaha, dan pemberian honor (kader, penjaga makam, pendidik PAUD, dan kesetaraan, guru agama).

Aning menilai, untuk poin pertama dan ketiga hanya sebagai intervensi untuk keluarga miskin. Bukan sebagai pengentasan  kemiskinan . Politikus PKS itu menyatakan, program yang benar-benar untuk pengentasan kemiskinan di poin kedua.

”Namun, balik lagi. Apa iya, program seperti job fair itu bisa mengentaskan kemiskinan . Berapa persentase warga Surabaya yang terserap di job fair. Dan apakah dari 65 ribu warga miskin itu sudah terbantu dari job fair,” ungkap Aning.

Perempuan yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi C  DPRD Surabaya  itu mengungkapkan,Pemkot Surabaya harus membuat program yang mendampingi hingga akhir.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bappeda Litbang Surabaya Febriana belum memberikan konfirmasi terkait keberhasilan program pengentasan  kemiskinan di Surabaya.

Sebelumnya, pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan surat pernyataan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Surat pernyataan tersebut, berisi tentang komitmen mereka dalam menurunkan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan

Ratusan pejabat struktural itu terdiri atas lurah, camat, kepala bagian (kabag), kepala perangkat daerah (pd), kepala badan, hingga para asisten, dan sekretaris daerah (sekda) Kota Surabaya.Selain penyerahan surat pernyataan, Wali Kota Eri Cahyadi sekaligus memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi kinerja jajarannya. Evaluasi dilakukan terutama terhadap upaya penurunan stunting dan kemiskinan

”Saya evaluasi terhadap stunting, stunting menjadi 615. Setelah itu yang bekerja dari orang miskin sekitar 65 ribu, yang sudah bekerja sekitar 6.000-an dan semuanya sudah terdaftar,” kata Wali Kota Eri Cahyadi usai memberikan pengarahan.

Wali Kota Eri Cahyadi meminta jajarannya memastikan 65 ribu keluarga miskin di Surabaya harus sudah bekerja pada Agustus. Banyak inovasi yang bisa dilakukan camat dan lurah dalam memberikan intervensi pekerjaan kepada warga miskin.

Pemkot Surabaya  mengalokasikan anggaran Rp 2,2 triliun untuk sekolah dan seragam gratis jenjang SD dan SMP, pemberian beasiswa pemuda tangguh, penghafal kitab suci, dan beasiswa S1 untuk bunda PAUD, pembiayaan jaminan kesehatan (universal health coverage), pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi bunda PAUD, RT, RW, dan LPMK, pemberian PMT PAUD, balita stunting, ibu hamil dan menyusui, posyandu lansia, posyandu balita, yatim dan lansia, BLT, sembako, PKH, dan BPNT, hingga subsidi listrik lansia.