SERANG (KONTAK BANTEN0 —DPRD Provinsi Banten mengesahkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam rapat
paripurna yang digelar pada Kamis (6/7). Dalam pembahasannya, laporan
pertanggungjawaban tersebut menuai sorotan dari anggota Dewan Provinsi
Banten.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prayogo menyebutkan setidaknya ada
dua hal yang menjadi catatan terhadap penggunaan APBD di tahun 2022
lalu, di antaranya adalah soal penyerapan belanja daerah dan juga
realisasi pendapatan.
“Ya tentunya kita rekomendasinya dua ya, OPD yang serapan anggaran yang
rendah dan OPD yang tidak mencapai target pendapatan tentunya karena itu
nafas kita,” katanya saat ditemui usai menggelar Rapat Paripurna di
Gedung DPRD Provinsi Banten.
Kendati ada beberapa OPD yang serapan anggaran belanja masih terbilang
rendah, Budi menjelaskan bahwa yang menjadi sorotan sebenarnya bukanlah
itu. Menurutnya, hal yang menjadi sorotan anggota Dewan adalah soal
realisasi pendapatan sejumlah OPD yang masih banyak meleset dari target
yang sudah ditetapkan.
“Kalau dilihat dari Silpa nya sih sebagian besar OPD serapannya bagus
ya. Mungkin ada 1-2 OPD yang serapannya rendah, cuman yang jadi
perhatian kita pendapatan yang tidak tercapai itu aja,” terangnya.
Padahal secara persentase realisasi pendapatan sudah mendekati capaian
100 persen. Namun meski begitu, Budi mengatakan bahwa hal itu belum bisa
dikatakan berhasil. Pasalnya, jika dibandingkan dengan periode
sebelumnya, Pemprov Banten mampu mencapai target maksimal dalam
realisasi pendapatan daerah.
“Kalau pendapatan Bapenda ya, tanggung jawab Bapenda. 98 sekian capaian
kita, tetap aja belum 100 persen karena sejarah kita dulu-dulu itu di
atas 100 persen,” pungkasnya.
Sementara itu di sisi lain, menanggapi soal evaluasi serapan belanja
daerah Provinsi Banten tahun 2022 dinilai masih terbilang rendah, Pj
Gubernur Banten Al Muktabar menjelaskan di tahun ini pihaknya akan
berusaha untuk dapat mengoptimalisasi itu.
“Kita terus menggiatkan nya dengan metode intensifikasi dan
ekstensifikasi itu dan pencapaiannya juga cukup baik. Dan dalam rangka
pembelanjaannya kita tentu mengatur cash flow ini untuk 2023 ya,”
katanya.
Namun untuk di tahun ini, Al Muktabar mengklaim status kebijakan
anggaran Provinsi Banten menunjukan hasil yang baik. Hal itu bisa
dilihat dari serapan belanja daerah Provinsi Banten masuk ke dalam
peringkat 10 besar daerah dengan serapan anggaran belanjanya tertinggi
se nasional.
“Dalam pergerakannya kita di 10 besar nasional kurang lebih sekitar itu.
Artinya progres kita memang masih cukup memadai ya,” tuturnya.
Kemudian Al Muktabar juga mengatakan, saat ini Pemprov Banten tengah
berusaha untuk menjaga keseimbangan arus kas, agar kas daerah tidak
mengalami kolaps.
“Ini penting juga diformulasikan karena jarak antara pendapatan dan
pembelanjaan itu harus dijaga ritmenya, agar kita tidak terjadi gagal
bayar. Ini maintenance cash flownya kita lakukan dan kita terus
menguatkan rencana pendapatan dan juga proses pembelanjaan,” tandasnya.
0 comments:
Post a Comment