Fraksi PKS Tolak Rencana Pembelian Mobil Listrik Oleh Pemprov Banten

 

 SERANG ( KONTAK BANTEN) –Setelah sempat gagal dilakukan pada tahun anggaran 2022 dan anggaran murni 2023, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kembali akan mengusulkan pembelian mobil listrik untuk kendaraan operasional pemerintah.

Hal itu, selain menindaklanjuti atensi dari Pemerintah Pusat, juga sebagai upaya Pemprov Banten dalam menekan angka polisi udara, yang saat ini tengah menjadi konsen bersama. Dimana, salah satu penyebab polusi itu berasal dari emisi gas buang dari kendaraan, yang menggunakan bahan bakar dasar fosil.

“Kalau keburu, kita ingin dianggaran perubahan bisa dialokasikan. Tapi kalau enggak, paling di anggaran 2024 murni nanti. Makanya kita sekarang sedang maraton, melakukan pembahasan anggaran itu,” kata Al Muktabar, Kamis (24/8/2023).

Diungkapkan Al, untuk tahap pertama pembelian mobil listrik itu mungkin beberapa saja. Melihat dari kemampuan keuangan daerah. Namun ke depan, tentu hal itu harus menjadi perhatian bersama. Karena, sudah menjadi atensi Pemerintah Pusat juga.

“Sebenarnya dari tahun lalu, sudah kita alokasikan. Tapi gagal, karena memang stoknya terbatas dan kehabisan. Dulu juga ketika ada lelang mobil listrik setelah G20 itu, kita keburu kehabisan,” tambahnya.

Kendatipun rencana pembelian mobil listrik itu untuk mengurangi polusi udara, namun tetap saja mendapat penolakan dari DPRD Provinsi Banten, diantaranya disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Provisni Banten, Juheni M Rois.

“Kita menolak. Saya pribadi jugamenolak,” tegas Juheni.

Menurutnya, ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, harus digunakan untuk fasilitas berbasis pelayanan langsung kepada masyarakat. “Saya kira, engga perlu lah. Untuk pelayanan rakyat dulu, bukan untuk pelayanan pejabat,” tegasnya.

Diantara fasilitas yang mendesak ketimbang pembelian mobil listrik menurutnya, soal irigasi untuk daerah pertanian seperti, di Wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. “Kekeringan jadi harus diperbaiki di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang. Itu banyak irigasi yang harus di revitalisasi,” pungkasnya.

Selain berkaitan dengan pertanian, menurutnya, soal pendidikan juga harus jadi prioritas. Saat ini, membutuhkan bangunan sekolah baru untuk SMA Negeri. Anggaran untuk hal-hal berbasis kerakyatan. Misal bangun sekolah yang banyak, supaya tidak timbul masalah. Bangun SMA yang banyak.

“Supaya warga Banten itu tidak ribut PPDB,” tuturnya.

Dengan demikian, atas persoalan itu, ia kembali menegaskan rencana pengadaan kendaraan listrik untuk mobil dinas, tidak sesuai kebutuhan. “Belum perlu,” tegasnya lagi singkat.

Terlepas dari itu lanjut Juheni, alasan rencana pengadaan kendaraan listrik untuk mobil dinas untuk mengantisipasi polusi, tidak akan signifikan jika hanya dilakukan untuk mobil dinas.

“Dan tidak akan signifikan, enggak akan signifikan. Kecuali separuh mobil yang ada di Banten diganti. Kalau cuma beli 10 unit, 200 unit,” imbuhnya.