Dinamika Politik Indonesia Menuju Pilpres 2024

 

Alvina Nurmala Dewi

Mencermati dunia perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini menarik sekali. Dimulai dengan tebaran calon-calon yang memiliki daya tawar menarik bagi masyarakat baik yang berasal dari menteri, kepala daerah, ketua umum partai maupun kalangan militer. Nama-nama yang mencuat di tengah masyarakat tentu menarik perhatian berbagai partai untuk mengamati lebih jauh potensi dari calon-calon tersebut.

Di tengah keriuhan tersebut, PSI menawarkan nama-nama yang bertebaran tersebut dalam suatu program yang diberi nama Rembuk Rakyat untuk mengetahui keinginan dan harapan masyarakat luas, yang akhirnya mengerucut pada nama Bapak Ganjar Pranowo sebagai capres dan Ibu Yenny Wahid selaku cawapres.

Di saat gerbong wacana capres mulai bergerak perlahan, Partai Nasdem memulai dengan deklarasi pencapresan Bapak Anies Baswedan sebagai capres dari partai Nasdem yang didukung oleh Partai Demokrat dan PKS. Tak berselang lama, PDIP pun mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo selaku capres dari PDIP dan mendapat dukungan dari PPP, Hanura dan Partai Perindo. Momentum deklarasi capres dan koalisi semakin ramai, setelah Partai Gerindra mengumumkan Bapak Prabowo Subianto sebagai capres dengan dukungan dari Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Gelora dan PKS.

Pro dan kontra di tengah masyarakat mulai ramai dengan rekam jejak masing-masing bakal capres Pada saat itulah, wacana cawapres mulai mengemuka kembali meskipun sebelumnya nama Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Partai Demokrat yang digadang-gadang partainya untuk menjadi cawapres dari Bapak Anies Baswedan.

Hal yang di luar prediksi banyak orang adalah di saat Partai Nasdem membuat manuver dengan menarik PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan menjadikan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB untuk menjadi cawapres dari Bapak Anies Baswedan. Rupanya kedekatan PKB dan Partai Nasdem sempat terendus oleh Partai Gerindra sehingga nama KKIR diganti dengan nama Koalisi Indonesia Maju. Tentu saja deklarasi cawapres dari Partai Nasdem sangat mengecewakan Partai Demokrat yang melakukan langkah pencabutan semua baliho-baliho yang bergambar Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Bapak Anies Baswedan di seluruh Indonesia.

Keributan ini masih ditambah dengan berbagai pernyataan rasa tidak puas dan kekecewaan yang mendalam dari Partai Demokrat baik dari Ketua Dewan Pembinanya yaitu Bapak SBY dan para kadernya. Ada juga keinginan dari kader Partai Nasdem yang dimotori oleh Bapak Ahmad Sahroni yang mendatangi kantor Bareskrim untuk melaporkan tindakan yang dilakukan Partai Demokrat yang dirasa merugikan Partai Nasdem. Namun hal tersebut dibatalkan selepas Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menghentikan tindakan pengaduan tersebut.

Drama perpolitikan Indonesia belum usai. Jalan menuju Pilpres masih cukup panjang. Banyak kemungkinan yang masih bisa terjadi. Tentu pergolakan, tawar menawar kesempatan dan peluang masih bisa terjadi. Masyarakat awam sudah selayaknya berhati-hati dan tidak terburu-buru menyikapi dinamika politik yang mulai memanas dengan hal-hal yang bisa berpotensi merusak hubungan pribadi dan sosial kemasyarakatan di lingkup terdekat. Semuanya sejalan dengan pernyataan Bapak Joko Widodo, “Jangan grusa-grusu.” Konteks “Jangan terburu-buru” ini memang perlu dilakukan dalam menyikapi dunia politik dan dinamikanya.

Hal yang paling krusial dalam mengamati dinamika politik yang sekarang sedang terjadi dan masih terus berlangsung adalah rekam jejak capres dan cawapres beserta para partai dan koalisinya. Selain itu, latar belakang ideologis dan visi misi yang menjadi latar belakang masing-masing partai tentu butuh dipelajari juga karena bisa jadi ada partai-partai yang tergabung dalam koalisi tetapi sejatinya mereka memiliki perbedaan dalam pandangan ideologis politiknya.

Perbedaan pandangan ideologis politik dalam suatu koalisi tentu akan sangat berpengaruh dalam proses pencapaian visi misi melalui penawaran program-program yang akan ditawarkan bakal capres beserta bakal cawapresnya. Hal ini juga bisa mempolarisasi para pendukungnya karena adanya perbedaan pandangan tersebut seperti koalisi yang baru terbentuk antara Partai Nasdem, PKB dan PKS. Upaya untuk menyamakan pandangan tersebut tentu bukanlah hal yang mudah. Tentu hal yang dilematis bagi PKS bila memutuskan bertahan dalam koalisi tersebut.

Partai Demokrat pun menghadapi dilema selepas memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan. Tentu dibutuhkan banyak pertimbangan untuk bergabung dengan koalisi yang PDIP maupun Gerindra, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk membentuk koalisi baru yang bisa menampung keinginan partai lain yang merasa hasil capaiannya tidak sejalan dengan visi misi yang ingin dicapai. Contoh nyata adalah Partai Golkar yang menginginkan posisi capres dan PPP yang menginginkan posisi cawapres.

Masyarakat nampaknya masih akan mendapatkan atraksi, drama dan intrik menarik dari para Ketua partai yang masih sibuk menjalin relasi dan berupaya membina hubungan yang lebih baik dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi. Untuk sementara, masyarakat masih bisa melihat kesolidan koalisi PDIP dan partai-partai pendukungnya sehingga capresnya yaitu Bapak Ganjar Pranowo bisa fokus dalam menyampaikan rencana-rencana kerja yang bisa membawa perbaikan, keberlangsungan dan peningkatan semua elemen masyarakat khususnya generasi Z yang diharapkan bisa menjadikan Indonesia lebih baik melalui dunia kreatif.

Begitulah, pro kontra akan selalu bergulir. Masyarakat yang cerdas, bijaksana dan berlogika yang akan mampu melalui berbagai gejolak politik yang terjadi dengan tetap fokus pada bidang-bidang yang layak mendapat perhatian khusus untuk dikerjakan dan ditindaklanjuti untuk menjaga agar keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI tetap terjaga dalam koridor demokrasi yang dinamis dan tertata untuk Indonesia yang lebih baik.