Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung-Labuan Dibatalkan

 

Bupati Pandeglang Irna Narulita saat meninjau jalur kereta yang akan dilakukan reaktivasi. (IST)

PANDEGLANG (KONTAK BANTEN)  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengaku kecewa dengan dibatalkannya rencana reaktivasi kereta api jalur Rangkasbitung-Labuan. Padahal, Pemkab Pandeglang sangat berharap rencana tersebut dilaksanakan tahun 2024 mendatang.

Awalnya, reaktivasi jalur Rangkasbitung-Labuan diwacanakan akan dimulai pada 2019 untuk pembangunan kontruksinya dan untuk pembebasan lahan dimulai dari  tahun 2018. Namun pandemi Covid-19 memaksa rencana tersebut diundur dengan alasan anggaran.

Kementerian Perhubungan menjanjikan akan memulai reaktivasi jalur rel kereta yang diawali dengan memberikan dana kerohiman kepada warga, namun rencana itu juga kembali dibatalkan. Reaktivasi kereta api jalur Rangkasbitung-Labuan baru akan kembali dibahas pada 2025 mendatang dengan alasan tahun 2024 merupakan tahun politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku kecewa lantaran proyek reaktivasi yang sudah ditunggu oleh warga Pandeglang harus kembali dibatalkan. Padahal menurutnya, dengan bakal aktifnya kembali jalur kereta di Pandeglang akan mendorong roda perekonomian masyarakat.

“Pembatalan ini tentunya membuat rasa kecewa dan greget. Karena memang sudah lama ditunggu untuk mendorong percepatan memajukan daerah Banten selatan. Padahal segala sesuatunya sudah kita siapkan. Bahkan warga sudah rela diberikan dana kerohiman demi kelancaran terlaksananya reaktivasi jalur kereta ini,” kata Irna, Senin (9/10/2023).

Selain bisa membangkitkan perekonomian warga, kata Irna, adanya jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan akan meminimalisir kesenjangan antara Banten selatan dan Banten utara “Reaktivasi jalur kereta api ini juga supaya tidak terjadi disparitas berkelanjutan antara Banten selatan dan Banten utara,” ujarnya.

Warga Pandeglang, Muhamad Jufri berharap rencana itu tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Ia meminta kepada Pj Gubernur Banten untuk melobi kembali pemerintah pusat agar melanjutkan proyek reaktivasi.

“Dengan ditundanya reaktivasi ini sampai tahun 2025 membuat Pandeglang dianaktirikan dalam bidang pembangunan. Padahal Pandeglang adalah kota seribu ulama sejuta santri yang kondisinya saat ini tertinggal namun tidak menarik perhatian pemerintah pusat untuk membantu melakukan percepatan,” ungkapnya.