MAKASAR ( KONTAK BANTEN) Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharudin
membuka Literasi Keamanan Siber pada Penyelenggaraan Pemilu, yang
dilaksanakan di Hotel Gammara, Kota Makassar, Senin 20 November 2023.
Ia berharap kepada stakeholder terkait untuk memperkuat proteksi penyebaran informasi bohong atau hoaks.
“Kita
perlu proteksi yang kuat untuk keamanan siber. Hampir semua
pemerintahan lemah keamanan sibernya. Ini harus diproteksi untuk
menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata Bahtiar.
Sebagai
mantan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar
mengaku mengetahui bagaimana kerja-kerja kehumasan dan penyebaran
informasi, apalagi di tahun politik.
Ia menyampaikan betapa pentingnya membangun narasi tunggal untuk kebutuhan tahun-tahun politik.
“Kita harus membangun narasi tunggal. Ini harus ada manajemen tunggal
dalam penyebaran informasi. Anggaran humas ini cukup besar untuk
penyebaran informasi. Nah jangan sampai kita kalah dari attacker
(penyerang), yang sudah menjadi profesi baru saat ini,” jelasnya.
Ia
mengungkapkan, jumlah penduduk Sulsel 9,3 juta. Sedangkan secara non
fisik bisa mencapai 90 juta. Pasalnya, satu orang bisa membuat sampai 10
akun anonim di media sosial.
“Ada satu orang bisa membuat 10 akun
anonim berbeda-beda. Jadi dari 9,3 juta itu bisa menjadi 90 juta bahkan
sampai 100 juta di sosial media,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan
kepada seluruh stakeholder agar jangan sampai didikte oleh smartphone,
terkhusus soal algoritma pencarian di mesin pencarian. Seperti google,
media sosial seperti youtube, twitter, facebook, instagram dan lainnya.
“Kita
di dikte oleh algoritma di smartphone. Itu pentingnya wawasan untuk
memahami informasi. Literasi keuangan kita semua juga masih rendah,
makanya ada masih ada penipuan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala
Dinas Kominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengatakan, kegiatan
tersebut merupakan upaya untuk literasi keamanan siber pada
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Tujuan kegiatan
ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penyebaran
informasi, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
Serentak 2024,” ujarnya.
Yang terpenting, kata Andi Winarno,
bagaimana semua stakeholder betul-betul bisa menyortir informasi, mana
yang bisa disebarkan, mana yang tidak. Apalagi dengan kemajuan teknologi
saat ini.
“Bagaimana mengawasi penyebaran hoaks terkait pencegahan pengelolaan data proses Pemilu dan Pilkada serentak,” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment