Wednesday 15 May 2024

Korupsi Masalah Sistemik, Terapkan Islam Sebagai Solusi

 


 Oleh Ummu Raihan (Pemerhati Sosial)

 Korupsi di negara ini semakin meningkat, hal itu seakan sudah menjadi hal biasa. Disetiap pengurusan atau hal-hal yang lain selalu diikuti pelicin. Jika pelicin ini tidak ada maka apa yang diurus akan terhambat atau dibuat susah. Akan tetapi jika selalu diselipkan pelicin, urusannya akan cepat selesai tanpa rintangan. Misalnya yang dilakukan oleh sebagian PNS atau ASN saat ini.

Oleh karena kasus korupsi ini sudah mengakar, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa masih mendapati PNS atau ASN yang terjerat korupsi. Tjahjo menyebut setiap bulan Kemenpan RB memecat tidak hormat para PNS korup. (18//2024).

Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga melakukan penelitian atau survei dikalangan PNS atau ASN. Dari hasil survei itu pendapat para responden (PNS atau ASN) berbeda-beda. Ada PNS yang menilai korupsi di Indonesia meningkat tercatat 34,6%. Sementara itu, 25,4% PNS menganggap korupsi telah menurun, dan 33,9% yang tak memiliki perubahan. Dalam surveinya itu, LSI melibatkan sebanyak 1.200 PNS. sindonews.com, (18/4/2021).

Direktur Eksekutif LSI tersebut, Djayadi Hanan dalam konferensi virtualnya di Jakarta, menyatakan bahwa terdapat empat praktik koruptif yang dinilai sedikit atau sangat sedikit terjadi antara PNS dengan suatu pihak. Beliau melanjutkan bahwa praktik yang lebih banyak dinilai adalah pertama, PNS menerima uang untuk melancarkan urusan suatu pihak dan PNS didekati secara personal untuk sewaktu-waktu diminta bantuan.

Kedua, LSI juga mendapati bahwa kurangnya pengawasan membuat PNS terdorong untuk melakukan korupsi. Survei mendapati kalau 49 persen kegiatan korupsi terjadi karena kurangnya pengawasan.

Ketiga, 34,8 persen responden menilai kalau keberadaan ada campur tangan politik dari yang lebih berkuasa juga menjadi faktor pendorong korupsi. Sementara 26,2 persen menilai perilaku koruptif akibat gaji yang rendah.

Keempat, 24,4 persen menilai korupsi merupakan bagian dari budaya atau kebiasaan di suatu instansi. Serta 24,2 persen berpendapat korupsi dilakukan guna mendapat uang tambahan di luar penghasilan rutin.

Korupsi Meradang, Hukum Tak Mampu Menghadang

Mengakarnya korupsi di negara ini bukan tanpa sebab, tetapi karena penerapan sistem yang selalu mengutamakan keuntungan (kapitalisme). Juga dalam sistem ini aturan agama tidak dihadirkan. Sebab sistem saat ini memiliki akidah yang sekuler, sehingga ketakwaan individu itu tidak ada.

Selain sistem yang mendukung adanya korupsi, sanksi yang diberikan juga tidak ada efek jera. Ketika ada ASN ketahuan korupsi, sanksi yang diberikan adalah me-nonjob-kan pelaku. Ada juga sanksi pemecatan. Jika hanya sekadar pemecatan, tidak akan memberikan efek jera bagi yang lain. Jika dilaporkan untuk diproses lebih lanjut, bisa saja hukuman yang diberikan sangat sedikit karena ada grasi atau saat ditahan ia berkelakuan baik. Dikarenakan berkelakuan baik sehingga dipotong masa hukumannya.

Ada pula yang menyuap agar hukuman yang diberikan dikurangi. Jika seperti itu, pemberantasan korupsi hanya sebuah mimpi. Apalagi saat ini para petugas KPK yang lurus sering diteror, sehingga kasus yang tengah diselidik hilang begitu saja, jika sudah ditangani oleh orang-orang yang tidak lurus. Ini bukan rahasia lagi.

Di sisi lain, sistem saat ini juga sering mempersulit ketika ada seseorang mengurus sesuatu. Misalnya PNS yang mengurus kenaikan pangkat, jika tidak ada yang dikenali dalam instansi tersebut akan dipersulit. Maka untuk mempermudah urusannya, diselipkanlah pelicin agar cepat pengurusannya. Pengawasan yang ada sangat kurang, karena ketika ketahuan korupsi, bisa saja ada uang tutup mulut agar saksi tidak bersuara. Maka istilah no free lunch, sangat cocok disematkan pada sistem saat ini.

Gaji rendah yang diterima seorang PNS atau ASN, juga menjadi pemicu melakukan korupsi atau pungli. Selain gaji rendah, kehidupan yang hedonisme juga mampu mendorong seseorang melakukan korupsi, apalagi ia menduduki sebuah jabatan yang tinggi. Rasa gengsi itu pasti menyelimutinya, sehingga membuat dirinya berpikir untuk mengambil cara-cara yang diharamkan agar keinginannya tercapai.

Jika ditelisik lagi, korupsi ini adalah masalah yang sistemik. Oleh karena itu, korupsi ini akan hilang jika sistem yang diterapkan saat ini diganti. Sebab korupsi tidak bisa hanya menyalahkan oknum yang melakukan tetapi pada sistem juga. Sistem memberikan peluang kepada mereka yang berani untuk menyuap atau korupsi. Jika solusi yang diberikan hanya solusi parsial, misalnya pemecatan atau me-nonjob-kan tadi, pasti tidak ada efek jera.

Penguasa juga harus menerima saran dan kritik dari pihak-pihak yang menginginkan negara ini bebas dari korupsi, yaitu dengan mengganti sistemnya. Dari sistem buatan manusia kepada sistem buatan Allah SWT yakni sistem Islam. Sebab jika berharap pada sistem sekarang ini, hanya kekecewaan yang didapat, karena para penguasa hanya beretorika saja tentang pembasmian koruptor.

Sedangakan Islam ini hadir bukan sekadar agama yang hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi Islam ini adalah sistem yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan. Salah satunya tentang korupsi.

Islam Solusi Sistemik Kasus Korupsi

Dalam Islam, sangat melarang umatnya untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak halal misalnya korupsi atau suap tadi. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 188, Allah SWT berfirman, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selain itu, penguasa Islam juga akan mengatasi korupsi sedini mungkin, dengan cara-cara sebagai berikut :

pertama, pemerintahan Islam terdapat larangan keras untuk menerima harta ghulul yaitu harta yang diperoleh para pejabat atau pemimpin dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik negara atau milik masyarakat. Dikarenakan diperoleh dengan cara yang haram, maka korupsi termasuk ghulul. Untuk mencegah adanya ghulul atau korupsi, maka negara khilafah harus memberikan gaji yang memadai kepada para aparatnya, dengan begitu kebutuhannya tercukupi.

Kedua, dalam pengangkatan aparaturnya, khilafah menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan selain syarat profesionalitas.

Ketiga, untuk mengetahui apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, khilafah juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setalah menjabat, jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka Khilafah mengambilnya.

Keempat, khilafah menetapkan hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan , penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati

Pencegahan dan pemberian sanksi tersebut diatas pernah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab. Beliau pernah membuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada selisih, maka harta tersebut diambil. Beliau juga pernah mengangkat Badan Pengawas Khusus untuk mengawasi keuangan para pejabat, yaitu Muhammad Bin Maslamah.

Jika ada aparatur negara yang melakukan korupsi maka sanksi diberikan kepada pelaku bisa dengan publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. Sebab korupsi masuk dalam wilayah takzir, sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan ijtihad hakim.

Sedangkan dalam upaya untuk menghindari kasus suap di antara para pejabat negara atau pegawai dialarang untuk menerima hadiah dari siapa pun. Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang kami (negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rezeki (upah/ gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah/ gaji ) itu adalah kecurangan.” (HR. Abu Dawud).

Dengan terjaminnya gaji dan kehidupan para PNS atau ASN, mereka tidak akan melakukan korupsi, baik itu suap atau pungli.

Wallahu a’lam bishshawab.

 

 


Share:

0 comments:

Post a Comment

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

DPRD BENGKULU

DPRD BENGKULU

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

PERKIM KOTA CILEGON

PERKIM KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

Sekretariat DPRD Tangerang

Sekretariat DPRD Tangerang

DPRD KOTA SERANG

DPRD KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

BAPENDA PROVINSI BANTEN

BAPENDA PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

PERTAMINA 2024

PERTAMINA 2024

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2024

RESOLUSI TAHUN 2024

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support