KPK Mulai Dalami Vendor Pengadaan Rumah Jabatan DPR

 

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami pihak vendor (penyedia barang) diduga terlibat dalam kasus pengadaan rumah jabatan (rumjab) DPR. Pendalaman dilakukan, setelah penyidik memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar, terkait kasus ini, Rabu (15/5/2024).

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI. Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannga, Kamis (16/5/2024).

Sementara itu, Indra Iskandar yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK tak mau banyak bicara. Ia hanya berharap, penyidik bisa profesional dalam menangani kasusnya.

"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK hari ini. Saya berkeyakinan penyidik KPK akan kerja secara profesional," kata Indra digedung Merah Putih KPK Jakarta.

Indra tak mau mengungkapkan substansi materi pemeriksaan dirinya. Indra memilih awak media menanyakan hasil pemeriksaan ke penyidik langsung.

"Tanyakan penyidik ya, saya nggak boleh masuk ke pokok perkara ke substansi. Silahkan tanyakan ke penyidik, intinya sudah saya sampaikan ya," katanya.

KPK diketahui sedang mengusut pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 120 miliar. KPK menduga korupsi ini merugikan keuangan negara sekitar puluhan miliar rupiah.

Dalam mengusut kasus ini, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah tujuh orang ke luar negeri. Berdasarkan informasi, Mereka yang dicegah yakni Sekjen DPR Indra Iskandar, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR Hiphi Hidupati,

Kemudian Dirut PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar. Selanjutnya Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya.

Terkait seorang pihak swasta lainnya bernama Edwin Budiman. KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk gedung Sekretariat Jenderal DPR di kompleks parlemen, Senayan.