HUT Banten ke-26 di Warnai Aksi Mahasiswa 13 Tuntutan di Sampaikan Ke Pemprov dan DPRD

 

 SERANG KONTAK BANTEN — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten diwarnai aksi mahasiswa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Minggu (4/10/2026).

Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Wilayah Banten menyampaikan 13 tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan DPRD Banten.

Dari 13 tuntutan tersebut, delapan tuntutan ditujukan kepada Pemprov Banten, sedangkan lima lainnya ditujukan kepada DPRD Banten.

Mahasiswa membawa sejumlah atribut aksi dan membentangkan spanduk yang berisi kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di Provinsi Banten.

Presiden Wilayah Banten Forum Komunikasi BEM dan Dema PTKI Banten, Muhammad Nur Hidayat, mengatakan seluruh tuntutan tersebut merupakan hasil kajian dan konsolidasi mahasiswa terhadap kondisi Banten.

“Hari ini kami mengadakan pelantikan sekaligus aksi. Ada beberapa tuntutan yang kami bawa, yaitu delapan plus lima tuntutan yang sudah kami kaji dan kami konsolidasikan,” kata Hidayat.

8 Tuntutan Mahasiswa kepada Pemprov Banten

Delapan tuntutan mahasiswa kepada Pemprov Banten berkaitan dengan sejumlah sektor yang dinilai menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Mahasiswa meminta Pemprov Banten:

1. Menuntaskan program sekolah gratis secara merata.
2. Mempercepat realisasi program penanganan pengangguran.
3. Mewujudkan layanan kesehatan yang mudah dan merata.
4. Menuntaskan ketimpangan pembangunan infrastruktur.
5. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
6. Memperkuat ekonomi rakyat dan ketahanan pangan.
7. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
8. Membuka evaluasi publik terhadap janji politik gubernur.

“Yang kedelapan, kami meminta dibuka evaluasi publik atas janji politik gubernur,” ujar Hidayat.

Menurut mahasiswa, sejumlah tuntutan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pelayanan dasar, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan.

5 Tuntutan untuk DPRD Banten

Selain kepada pemerintah provinsi, mahasiswa juga menyampaikan lima tuntutan kepada DPRD Banten.

Pertama, mahasiswa meminta DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Kedua, DPRD diminta membuka transparansi APBD Banten sehingga masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran daerah.

Ketiga, mahasiswa meminta DPRD tidak hanya menjadi penonton terhadap kebijakan pemerintah, tetapi menjalankan fungsi kontrol secara aktif.

Keempat, DPRD diminta memanggil dan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai bermasalah dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kelima, mahasiswa meminta anggota DPRD hadir bersama masyarakat, bukan hanya ketika masa reses maupun menjelang pemilu.

“Jangan hanya menjadi penonton kebijakan pemerintah. Kami juga meminta DPRD memanggil dan mengevaluasi OPD yang kinerjanya bermasalah,” kata Hidayat.

“Marilah hadir bersama rakyat, bukan hanya saat reses dan pemilu,” sambungnya.

Mahasiswa Soroti 26 Tahun Perjalanan Banten

Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti perjalanan pemerintahan Provinsi Banten selama 26 tahun.

Hidayat mengatakan mahasiswa akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penggunaan anggaran dan APBD Banten.

Mahasiswa juga menyinggung adanya dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran yang menurut mereka perlu dibuka dan dievaluasi secara transparan.

Salah satu yang disoroti adalah anggaran tenaga ahli. Hidayat menyebut pihaknya mempertanyakan sejumlah anggaran yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan kepada publik.

“Beliau kami nilai mencurigakan. Kami menilai ada persoalan terkait APBD, termasuk anggaran tenaga ahli. Maka dari itu kami meminta persoalan ini dibuka dan dievaluasi secara transparan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan tudingan dari pihak mahasiswa dalam aksi, bukan kesimpulan hukum mengenai adanya pelanggaran ataupun tindak pidana.

Mahasiswa Pastikan Terus Kawal 13 Tuntutan

Hidayat menegaskan, aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.

Menurutnya, kepemimpinan daerah harus berpihak kepada masyarakat dan setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

“Kami menilai kepemimpinan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat dan seluruh kebijakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Mahasiswa menegaskan aksi tersebut tidak berhenti pada penyampaian tuntutan.

Mereka menyatakan akan terus mengawal dan memantau realisasi 13 tuntutan yang disampaikan bertepatan dengan momentum HUT ke-26 Provinsi Banten.

Bagi mahasiswa, momentum 26 tahun Provinsi Banten bukan hanya menjadi perayaan hari jadi, tetapi juga momentum untuk mengingatkan pemerintah dan DPRD agar pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(tim)