.jpg) |
Kasipenkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari/ |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa 7 orang operator
Sistem keuangan Desa dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi
pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi internet komunikasi dan
informasi desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Musi
Banyuasin (Muba).
Ketujuh saksi yang diperiksa yakni EJR dari Desa Rantau Sialang, A dari
Desa Gajah Mati, AMPJ dari Desa Kertajaya, BI dari Desa Sindang Marga,
HS dari Desa Sungai Dua, DF dari Desa Sukalali, dan HS dari Desa
Kertayu.
"Hari ini ada tujuh saksi diperiksa yang merupakan operator Siskeudes. Mereka diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai dan diajukan sebanyak kurang lebih 20 pertanyaan oleh penyidik," ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, Rabu (12/6).Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya intensif Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga Rp27 miliar.
Dalam kasus ini, total sudah ada tiga tersangka yang telah ditetapkan penyidik. Diantaranya Muhammad Arif selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN). Kemudian Ridua selaku asi Pendapatan, Keuangan dan Aset PMD Muba, namun statusnya saat ini buron dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
"Hari ini ada tujuh saksi diperiksa yang merupakan operator Siskeudes. Mereka diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai dan diajukan sebanyak kurang lebih 20 pertanyaan oleh penyidik," ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, Rabu (12/6).Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya intensif Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga Rp27 miliar.
Dalam kasus ini, total sudah ada tiga tersangka yang telah ditetapkan penyidik. Diantaranya Muhammad Arif selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN). Kemudian Ridua selaku asi Pendapatan, Keuangan dan Aset PMD Muba, namun statusnya saat ini buron dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
0 comments:
Post a Comment