JAKARTA ( KONTAK BANTEN) KPK menegaskan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada sebuat instansi bukan
berarti bersih dari korupsi. Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan dan
Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
"Jadi
gini nih kalau WTP itu ya itu enggak ada urusan dengan korupsi. Artinya
dia bukan mengukur korupsi gitu," kata Pahala saat dikonfirmasi RRI,
Rabu (10/7/2024).
Pahala
menerangkan, WTP didapatkan instansi jika instansi tersebut bisa
mempertanggung jawabkan anggaran yang diberikan. Namun, korupsi masih
bisa terjadi apabila proses lelang dan spesifikasi barang tersebut tidak
sesuai dengan nominalnya.
"Misal
100 barang ada, nah ada dokumen oke berarti ini wajar 100. Tapi, apakah
100 ini ada suap atau underspek misalnya? itu bukan diperiksa sama
BPK," kata Pahala.
Pahala
menegaskan, WTP hanya memastikan angka dalam anggaran tersebut wajar
atau tidak. "Tapi wajar itu tidak menunjukkan bahwa ini bersih dari
korupsi," katanya.
Sebelumnya,
Presiden Jokowi menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah
yang meraih predikat WTP dari BPK RI. Presiden menegaskan WTP bukan
sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk
pengelolaan APBN yang baik dan transparan.
“WTP
bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban
menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita
harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,”
kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Penyampaian
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP
LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Ruang Cenderawasih, Jakarta
Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Presiden
juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kontribusinya yang
signifikan dalam menjaga profesionalisme terkait pemeriksaan keuangan
negara. Presiden turut menggarisbawahi stabilitas ekonomi dan politik
Indonesia di tengah tantangan global.
Mulai
dari perang dagang dan perubahan iklim yang makin nyata. Meskipun
pertumbuhan ekonomi global melambat, Indonesia mampu mempertahankan
pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dengan inflasi yang tetap terjaga.
Dalam
kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan perlunya aparat
pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan
global. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan peluang yang
ada.
0 comments:
Post a Comment