Pengawasan Media Sosial dalam Kampanye Pilkada 2024

 

 

 

BANTEN ( KONTAK BANTEN  Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas kampanye di media sosial. Dengan aturan yang lebih jelas dan terstruktur, kampanye di media sosial kini berada di bawah pengawasan ketat untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak terkendali dan menjaga integritas proses pemilu.

Dalam dialog bersama RRI Banten beberapa waktu lalu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas) KPU Provinsi Banten. Aas Satibi mengatakan, bahwa tantangan terbesar dalam kampanye di media sosial adalah ketika jempol sudah tidak ada kontrol. Pernyataan ini merujuk pada potensi penyebaran informasi yang dapat memicu perpecahan jika tidak diawasi dengan baik.

"KPU telah menetapkan aturan bahwa setiap peserta Pemilu, termasuk partai politik dan calon presiden serta wakil presiden, berhak memiliki hingga 20 akun media sosial per platform untuk digunakan dalam aktivitas kampanye mereka," ujarnya.

Aas menambahkan, dengan lima platform media sosial utama, ini berarti setiap peserta dapat memiliki hingga 100 akun resmi yang harus didaftarkan ke KPU. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap konten kampanye.

Dalam konteks ini, setiap peserta juga diwajibkan melaporkan dana kampanye mereka, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk aktivitas di media sosial. “Meskipun tidak semua peserta memaksimalkan penggunaan media sosial, aktivitas kampanye digital meningkat pesat dibandingkan pemilu sebelumnya,” ujar Aas.

Pengawasan yang lebih ketat ini berbeda jauh dengan pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pada 2014 dan 2019, ketika regulasi terkait media sosial belum seketat sekarang. "Dulu, media sosial tidak banyak diatur, sehingga kampanye sering kali berlangsung tanpa batas yang jelas, yang bisa memicu keributan dan perpecahan di masyarakat," katanya. 

Namun, dengan regulasi yang lebih jelas untuk Pemilu 2024, aktivitas di media sosial menjadi lebih terkendali dan terarah. Dia juga berharap dengan adanya pengawasan yang lebih baik, pilkada tahun ini diharapkan berlangsung lebih damai dan aman.