BANTEN KONTAK BANTEN Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Evaluasi Triwulan IV
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 bersama OPD Mitra Komisi I
bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Banten, Kamis
(07/11/2024).
Selain membahas evaluasi terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024, dalam rapat juga turut membahas program kerja serta anggaran dalam
APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat evaluasi dengan beberapa agenda tersebut dihadiri oleh
diantaranya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
Provinsi Banten, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi
Banten, serta Komisi Informasi Provinsi Banten.
Turut hadir dalam rapat ini pimpinan dan anggota Komisi I yakni
Wakil Ketua Komisi I H. Muhammad Faizal, Sekretaris Komisi I H. Umar Bin
Barmawi, anggota Komisi I H. Ade Awaludin, H. Madsuri, dr. Hj. Shinta
Wishnu Wardhani, Agus Sopian, Eka Widya Lestari, Agus Maulana, dan
Michael Eka Sugiharto.
Lebih lanjut, masing-masing OPD kemudian menyampaikan laporannya
terkait pelaksanaan program-program kerja sepanjang Tahun Anggaran 2024.
Salah satunya yakni Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten
Zulfikar yang menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan beberapa
program kerja diantaranya memberikan pelatihan bagi masyarakat, LSM, dan
OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten mengenai standar layanan
keterbukaan informasi dan tata cara pengajuan permohonan informasi
publik.
Ia juga menerangkan bahwa pihaknya telah melaksanakan beberapa
program kerja namun kerap kali terkendala dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang hak-hak informasi.
“Banyak masyarakat yang masih belum memahami tata cara pengajuan
informasi publik atau hak mereka terhadap informasi sehingga diperlukan
sosialisasi dan edukasi informasi publik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi
Banten Muhammad Faizal mengapresiasi atas upaya yang telah dicapai oleh
OPD mitra Komisi I serta menghimbau agar OPD dalam menyosialisasikan
programnya dapat turun langsung ke semua elemen masyarakat dan tidak
hanya kalangan tertentu saja.
Keterbukaan informasi ini sebaiknya tidak hanya disosialisasikan ke
masyarakat tertentu saja seperti mahasiswa dan sebagainya, namun saya
berharap edukasi informasi publik juga bisa disosialisasikan ke
masyarakat daerah pemilihan di semua elemen masyarakat,” ucapnya.
Di samping itu, ia juga berharap bahwa setiap OPD Provinsi Banten
perlu pencapaian yang efektif, efisien, dan tepat sasaran terutama pada
program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran, kami berharap agar
setiap OPD yang berada di bawah pengawasan Komisi I memastikan anggaran
yang tersisa hingga akhir tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal
dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta
penggunaan APBD ini harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan
mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi
Banten,” tuturnya.
(ADV)
(ADV)
0 comments:
Post a Comment