Pemprov Banten Proyeksikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp1 T

 

  SERANG KONTAK BANTEN Pemprov Banten memproyeksikan anggaran yang akan dialokasikan untuk mensukseskan program makan Bergizi Gratis (MBG) lebih dari Rp1 triliun pada APBD 2025. Anggaran itu cukup besar karena pembiayaan yang dibebankan untuk sekolah negeri dan swasta. Hal itu diungkapkan Penjabat Gubernur Banten l Muktabar.

“Hitungan sementara di atas 1 triliun pemerintah provinsi menyiapkan itu,” ujar Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Senin (4/11).

Dia menjelaskan penganggaran program MGB menggunakan skema burden sharing. Namun pemerintah daerah diberikan beban untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan. Pola kerjasama itu rencananya diterapkan melalui skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) pajak. Hal itu sudah sesuai dengan aturan yang diformulakan dalam paparan Sosialisasi Arah Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun 2025.

Berdasarkan data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindukbud) Provinsi Banten, jumlah siswa dari 1.495 sekolah yang menjadi kewenangannya mencapai 489.000 orang. Jika ditambah dengan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota, jumlahnya kisaran mencapai 2 juta siswa lebih.

“Nanti kita lihat komposisinya. Tapi yang sudah kita laporkan, diantara sumber pembiayaan yang bersumber dari Provinsi untuk mereka adalah dari DBH. Itu yang permanen,” kata Al Muktabar.

Dari DBH itu, lanjutnya, anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan program MBG bagi SD dan SMP yang merupakan kewenangan pemkab mau pun pemkot. Tapi bila mereka bisa mandiri sendiri, itu lebih baik. Apalagi setiap daerah juga memformulasikan anggaran untuk itu.

Adapun untuk acuan perhitungan MBG ini komponennya adalah jumlah siswa dan daftar menu yang dibutuhkan. Di sana ada harga standar regional yang menjadi acuan. Sehingga nanti mereka akan menghitung berapa kebutuhannya. Setelah itu nanti disinkronkan dengan sumber pembiayaannya.

“Begitu juga dengan Provinsi, sedang kita hitung. Masih diformulasikan, mudah-mudahan sebelum tanggal 30 November APBD 2025 itu sudah bisa disahkan. Mungkin juga nanti kita akan Rakornas di Sentul. Di sana ada pemaparan tentang itu. sekarang sedang memperkuat formulanya. Jenisnya, komposisi gizinya, lalu pengaturannya,” jelas Al.

Meski anggarannya cukup besar, kata Al, namun ada entri poin tata kehidupan baru di sana, dimana program itu ternyata membuat sebuah spektrum baru yang menggerakkan banyak pihak dari mulai pemberdayaan sekolah, pengembangan komoditi lokal yang bisa didorong sampai pada pemberdayaan masyarakat.

“Sehingga dapat memicu tatanan kehidupan yang lebih baik lagi,” imbuhnya.

Selain itu, Pemprov juga akan mengoptimalkan siswa jurusan tata boga di sekolah yang berbasis kejuruan. Dengan begitu, akan lebih efesien serta yang terpenting keahlian siswa kita akan semakin terasah. Sedangkan bagi sekolah yang belum terjangkau, bisa dilakukan melalui kantin sekolah atau pihak ketiga yang menyediakannya.

“Kalau yang tidak terjangkau bisa saja mandiri atau menggunakan pihak ketiga. Pada prinsipnya kita akan siapkan, karena ini adalah mandatory,” ujarnya.

Formulasi anggaran itu disampaikan ke DPRD untuk bersama-sama dilakukan pembahasan, dan sistem kerjanya anggaran itu akan masuk ke Dindikbud Provinsi Banten. Tetapi suportnya tentu dilakukan dari berbagai OPD, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

“Jadi bentuknya itu nanti semacam satgas terintegrasi. Pokja yang akan menangani. Tapi leading sektor-nya di Dindikbud,” pungkasnya.

Sebanyak 489.690 siswa SMA/SMK/Skh negeri dan swasta di Banten bakal menjadi sasaran program makan bergizi sehat. Namun, hingga saat ini, Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota di Banten masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait program yang menjadi salah satu visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindukbud) Provinsi Banten Lukman mengatakan, 489 ribu siswa itu berasal dari 1.495 sekolah. Jumlah itu terdiri dari 625 SMA, 751 SMK, dan 119 Skh. “Semua sekolah di Banten dan tidak ada kategori,” ujar Lukman.

Kata dia, anggaran yang diperlukan untuk menyediakan makan bergizi sehat bagi ratusan ribu siswa itu sudah dihitung secara garis besar. “Sudah dibicarakan tapi belum final jumlahnya. Karena kami juga masih menunggu arahan lebih lanjut,” terangnya.