Pj Gubernur Banten A Damenta Buka Penilaian Kompetensi ASN Tahun 2025

 

 Hilangkan KKN Dalam Pengangkatan Jabatan,

 BANTEN KONTAK BANTEN Penjabat (Pj) Gubernur A Damenta membuka Penilaian Kompetensi dan Potensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (20/1/2025). Pada sistem merit, Pemprov Banten meraih penilaian sangat baik dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Alhamdulillah sesuai dengan janji saya, penataan kelembagaan dimulai. Hari ini kita mulai asesmen untuk pejabat administrasi dan pengawas. Hari ini ada dua tahap, pertama 100 orang dan yang kedua juga 100 orang,” ungkapnya.

Jumlah ASN Pemprov Banten yang akan mengikuti asesmen sebanyak 2.901 orang. Asesmen dilaksanakan dengan sistem CAT untuk eselon 3 dan eselon 4. Sementara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) akan dilakukan di Bandung, Kantor Regional III BKN.

“Untuk semua jabatan struktural dan fungsional semua. Kita ingin benar-benar membuat kelembagaan semua SDM Provinsi Banten ini profesional, kompeten, dan sesuai dengan tempatnya. Setelah asesmen ini kita tahu kompetensinya dimana, itu yang kita dipakai,” ungkap A Damenta.

Soal-soal yang diberikan BKN dalam CAT adalah soal standar nasional yang sudah mengadopsi untuk penilaian kompetensi dan potensi. Sehingga, hasilnya akan dipakai sesuai dengan dimana seseorang akan ditempatkan.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional Wahyu sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Provinsi Banten. “Khususnya kepada Pak Pj Gubernur dan Pak Plh Sekda, dimana Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang komitmen dimana bisa melakukan penilaian kompetensi dan potensi,” ucapnya.

Banyak isu di luar terkait dengan pengangkatan jabatan, rotasi dan promosi, istilah jual beli jabatan serta ada juga karena KKN. Melalui metode ini ada proses yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Tadi Pak Pj Gubernur menyampaikan, akan juga dilakukan asesmen center khususnya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama. Sementara untuk administrator ke bawah dengan metode CAT. Sekali lagi terima kasih,” ucap Wahyu.

Masih menurut Wahyu, terkait dengan sistem merit, penilaian untuk Provinsi Banten saat ini sangat baik. Tinggal bagaimana nanti bisa mengimplementasikannya. Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten termasuk Jawa Barat sudah bisa mengimplementasikan.

“Bisa melakukan adopsi, tiru, dan modifikasi terhadap daerah-daerah atau Provinsi yang telah mengimplementasikan terlebih dahulu. Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023, terkait dengan membangun data manajemen talenta secara nasional,” pungkasnya.