Pemprov Banten Sinkronisasi Program Prioritas Gubernur Terpilih untuk 100 Hari Pertama

 

Rapat sinkronisasi program dengan agenda utama menyesuaikan rencana kerja

 

BANTEN KONTAK BANTEN   Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar rapat sinkronisasi program dengan agenda utama menyesuaikan rencana kerja dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

Fokus utama sinkronisasi ini adalah implementasi program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka.

Rapat yang berlangsung pada Jumat (7/2/2025) di Gedung Negara, Kota Serang, ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Banten, termasuk Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah-langkah strategis untuk memastikan program yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dapat selaras dengan kebijakan baru yang diusung oleh kepala daerah terpilih.Menurut Nana Supiana, sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa program yang telah dirancang oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan baru.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah bantuan SPP gratis, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai bantuan sosial lainnya yang bertujuan langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Di dalam APBD 2025 sebenarnya sudah terdapat alokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Namun, perlu ada penyesuaian agar sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," ujar Nana.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Banten akan mempercepat proses Perubahan APBD 2025 guna memastikan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk program prioritas yang baru ditetapkan.

Lebih lanjut, Nana menjelaskan bahwa sinkronisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan keberpihakan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

Dengan demikian, program-program yang telah berjalan maupun yang baru akan diterapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

"Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.