Sepi Kegiatan Pemerintah, Pengusaha Hotel Menjerit

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN - Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah berdampak kepada sektor hotel dan restoran. Seiring efisiensi itu, kunjungan hotel sepi.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, sejak awal tahun hingga Maret 2025, mayoritas hotel dan restoran tidak ada kegiatan yang berasal Pemerintah.

 "Kalau anggaran dipangkas 50 persen dipangkas, ya silakan. Tapi, yang 50 persen tak dipangkas, dijalankan. Karena, per hari ini yang terjadi adalah sekitar 100 persen tidak ada yang jalan. Kalau ada kecil sekali,” ujar Hariyadi, Selasa (25/3/2025).

 Hariyadi mengungkapkan, kondisi seperti ini membuat pengusaha hotel dan restoran harus berpikir ekstra. Dia menambahkan, dengan tidak adanya kegiatan di hotel dan restoran, berdampak pada nasib pekerja.

 "Potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terjadi. Karena, memang tidak ada operasional," tambah Hariyadi.

 Melihat hal ini, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Pemerintah perlu memerhatikan keluhan dari pengusaha hotel dan restoran tersebut. Namun, Saleh menilai, sepinya hotel dan restoran karena saat ini Ramadan.

 Banyak yang fokus ibadah dan mungkin ke restoran atau hotel untuk buka bersama saja," ujar Saleh, Selasa (25/3/2025).

 Dia pun menjelaskan, kondisi keuangan Pemerintah biasanya awal tahun belum ada. Menurut dia, hal itu yang menyebabkan belum adanya kegiatan yang menggunakan fasilitas hotel dan restoran. "Mungkin nanti habis Lebaran," ujarnya.

 Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta kepada pengusaha hotel dan restoran untuk tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kegiatan Pemerintah.

 Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Hariyadi Sukamdani:

 Seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pari­wisata, hotel dan restoran?

 Sekarang ini posisinya bukan hanya memotong, tapi tak ada kegiatan. Ka­lau motong itu kan artinya dipotong 50 persen dari 100 persen, masih ada 50 persen. Nah, sekarang ini kosong. Boleh dibilang tidak ada kegiatan. Jadi, perhotelan sekarang benar-benar turun.

 Apakah semua hotel seperti ini?

 PHRI ada survei terkait ini. Hasilnya menunjukkan, bahwa 726 responden dari 30 provinsi, sebanyak 88 persen akan mengurangi karyawannya. Ya, karena tidak jalan hotelnya, otomatis akan melakukan PHK lagi. Karena, memang betul-betul tidak ada kegiatan.

 Apa karena ini bulan Ramadan?

 Bukan sejak Ramadan saja, melain­kan sejak Januari 2025. Sebelum Ra­madan pun sudah tidak ada kegiatan.

 Apa yang Anda usulkan agar in­dustri pariwisata, hotel dan restoran bisa bangkit?

 Kami usulkan kepada Pemerintah ka­lau memang potong 50 persen, ya sudah potong saja. Tapi, kegiatannya jalan dari sisa yang 50 persen itu. Kalau sekarang tidak jalan, tidak ada kegiatan di hotel.

 

Menurut Anda itu solusinya?

 

Pemerintah kan punya pengeluaran anggaran. Pemerintah kan punya be­lanja. Nah, belanjanya yang harusnya segera dijalankan. Karena, itu sangat signifikan bagi industri akomodasi. Ka­lau tidak jalan, tidak hanya sektor yang terkait dengan pariwisata, namun semua sektor akan terdampak operasionalnya.

 

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, sepinya pengunjung karena ini Ramadan?

 

Harapan kami, mudah-mudahan setelah Lebaran ini, April mulai beraktivitas pemerintahnya. Karena kalau sudah mulai beraktivitas, dam­paknya akan besar.

 Anda melihat ada upaya Kementeri­an/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang menahan pengeluarannya?

 Memang menahan belanjanya, sehingga tidak jalan, tidak ada akti­vitas. Sehingga, salah satunya sek­tor perhotelan tidak ada kegiatan. Kenyataannya begitu.

 Tidak hanya yang terkait dengan Pemerintah pusat, kementerian, lembaga saja, tetapi juga pemerintah daerah juga ikut-ikutan. Padahal, pemerintah daerah tak ada kaitannya.

 Biasanya sudah ada kegiatan pada awal tahun?

 Biasanya ada aktivitas sosialisasi program. Terkait dengan seminar, ma­cam-macamlah program Pemerintah.

 pakah sudah ada pembicaraan pengusaha pariwisata, hotel dan restoran untuk audiensi ke Pemerintah maupun DPR?

 Kami sudah sampaikan ke DPR, ke Menteri Pariwisata. Surat kepada Presiden dan Menteri Keuangan juga sudah kami sampaikan semua. Kalau ini berlama-lama, nanti efeknya jadi lumayan besar. Karena, kami tidak tahan kalau meman