Demo Hari Sumpah Pemuda 2026 Mahasiswa di Bundaran HI, Mahasiswa Sampaikan Lima Tuntutan

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN — Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026) diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah. Di Jakarta, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memusatkan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah sekaligus mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pembenahan di berbagai sektor.

Aksi tersebut diikuti mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) serta kelompok mahasiswa lainnya. Sejak Rabu siang, massa mulai berkumpul di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, termasuk di depan Gedung UOB, sebelum bergerak menuju Bundaran HI.

Para demonstran membawa bendera dan atribut kampus serta menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka juga membentangkan poster berisi kritik dan tuntutan terkait persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan sipil.

Lima Tuntutan Utama Mahasiswa kepada Pemerintah

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima kelompok tuntutan utama yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

1. Penanganan bencana lingkungan dan penindakan korporasi

Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta wilayah terdampak lainnya. Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

2. Evaluasi anggaran negara dan program pemerintah

Mahasiswa meminta penggunaan anggaran negara lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Mereka turut mendesak evaluasi terhadap belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penurunan biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar

Di sektor pendidikan dan kesejahteraan, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses terhadap layanan dasar. Mereka juga menyoroti pentingnya perluasan kesempatan kerja agar masyarakat memperoleh peluang yang lebih adil untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. Reformasi hukum dan pemberantasan korupsi

Mahasiswa mendesak pembenahan sistem penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka meminta pemerintah memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.

5. Perlindungan kebebasan berpendapat dan penghentian militerisasi ranah sipil

Mahasiswa meminta pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka juga mendesak penghentian militerisasi di ranah sipil sebagai bagian dari tuntutan perlindungan hak-hak warga negara.

Demonstrasi Juga Berlangsung di Sejumlah Daerah

Aksi unjuk rasa pada momentum Hari Sumpah Pemuda tidak hanya berlangsung di Jakarta. Demonstrasi serupa dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta, Surabaya, dan wilayah Kalimantan.

Isu yang disuarakan para demonstran beragam, mulai dari tuntutan kenaikan upah minimum, penurunan harga kebutuhan pokok, hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat. Berbagai aksi tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Di Jakarta, demonstrasi berlangsung hingga malam hari. Secara umum, aksi disebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian yang dibantu personel TNI. Meski demikian, sempat terjadi beberapa kali aksi saling dorong antara demonstran dan polisi.

Pemerintah Tegaskan Terbuka terhadap Kritik

Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Ia menyatakan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang.

Menurutnya, masyarakat berhak menyampaikan masukan kepada pemerintah, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban umum dan hak warga negara lainnya.

“Namun, yang harus dijaga agar aksi tetap dilaksanakan dengan tertib, menjaga hak-hak asasi masyarakat lain, jangan mudah terprovokasi dan jangan anarkis,” kata Sigit kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).

Ia menilai masukan dari mahasiswa dan kelompok masyarakat merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum Sumpah Pemuda, lanjutnya, juga harus menjadi pengingat bahwa perbedaan pendapat perlu disikapi tanpa merusak persatuan.

Senada dengan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi.

Ia mengimbau para peserta demonstrasi menjaga ketertiban, menghindari tindakan anarkis, serta tidak merusak fasilitas publik. Syahganda juga meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis serta mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi bohong yang dapat memperkeruh situasi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan telah menginstruksikan jajaran kepolisian di berbagai daerah untuk mempersiapkan pengamanan demonstrasi dengan mengutamakan pendekatan humanis.

“Kita tetap mengedepankan upaya yang humanis, upaya preventif, preemptif, juga tentunya kita akan tetap menghargai segala penyampaian pendapat di muka umum,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Rabu (28/10/2026).

Momentum Sumpah Pemuda dan Aspirasi Generasi Muda

Demonstrasi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 memperlihatkan bahwa mahasiswa masih menggunakan ruang publik untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah.

Berbagai persoalan yang disuarakan, mulai dari lingkungan, pendidikan, ekonomi, hingga penegakan hukum, menjadi isu yang menurut para demonstran perlu mendapat perhatian pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Dengan demikian, penyampaian aspirasi diharapkan dapat berlangsung secara aman, sementara tuntutan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan.

KONTAK BANTEN — Komunikatif dan Aktual.