Pemprov Banten Perkuat Pembangunan Inklusif, Layanan Publik Harus Layani Semua Golongan

 

SERANG, KONTAK BANTEN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini menyasar perempuan, laki-laki, anak-anak, lanjut usia (lansia), hingga penyandang disabilitas.

Penguatan PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Melalui kebijakan tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu menghadirkan program dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengatakan pengarusutamaan gender menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata, adil, dan inklusif.

“Upaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi melalui kebijakan yang inklusif. Tentu, pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Deden.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka verifikasi lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kinerja Gubernur Banten Tahun 2024–2025 secara virtual dari Pendopo Gubernur di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (26/10/2026).

PUG Bukan Hanya Urusan Perempuan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Iwan Ardiansyah Sentono, menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender masih kerap dipahami sebagai urusan perempuan semata.

Padahal, PUG merupakan pendekatan pembangunan untuk memastikan kebutuhan, kesempatan, serta hak seluruh kelompok masyarakat diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Menurut Iwan, setiap sektor pembangunan harus mampu memberikan pelayanan yang setara, mulai dari pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, hingga sektor pelayanan lainnya.

“Prinsipnya, Pemprov Banten berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang responsif gender. Ke depan, seluruh urusan pembangunan, baik di sektor pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, maupun lainnya, harus terfasilitasi dan melayani semua golongan dengan baik,” kata Iwan.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan di Banten diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian program, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing.

Perencanaan dan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Untuk memperkuat penerapan PUG, Pemprov Banten telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan dukungan analisis data terpilah.

Pendekatan ini bertujuan agar penyusunan program dan alokasi anggaran pemerintah lebih tepat sasaran. Data yang tersedia menjadi salah satu dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan publik.

Melalui PPRG, setiap OPD diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih terukur, menentukan prioritas program, serta mengevaluasi dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Dengan demikian, anggaran pembangunan tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik Inklusif

Selain memperkuat perencanaan dan penganggaran, Pemprov Banten juga mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Sejumlah program yang dikembangkan meliputi Mobile Klinik, Gaung SDGs, Telemedicine, layanan jemput bola PUSPAGA Cekatan (Pelangi Keluarga), serta Konsultasi Berkelanjutan Integrasi Pengarusutamaan Gender Banten (KATIBAN INTEN).

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan publik dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan sesuai kebutuhan.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam mengatasi berbagai persoalan di masyarakat.

Keberhasilan Diukur dari Manfaat Nyata

Iwan menegaskan, keberhasilan pengarusutamaan gender tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau dokumen perencanaan yang disusun pemerintah.

Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah memastikan kebijakan pembangunan memberikan manfaat secara adil, memperluas akses pelayanan, serta mengurangi kesenjangan sosial.

“Keberhasilan PUG tidak sekadar diukur dari banyaknya program atau dokumen perencanaan yang disusun, tetapi dari kemampuan pemerintah memastikan pembangunan memberi manfaat secara adil dan menekan kesenjangan sosial,” tegasnya.

Karena itu, setiap OPD diharapkan menjadikan prinsip responsif gender sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.

Pemprov Banten berharap penguatan sinergi antar-OPD dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Banten.(tim