Pembangunan Dinilai Lamban, Wagub Dimyati: ASN yang Lemah Akan Dikeluarkan dari Gerbong

 

 SERANG  KONTAK BANTEN – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Dimyati Natakusumah, menilai pembangunan yang dilakukan oleh para pemimpin Banten sebelumnya dinilai lamban. Meskipun ada perkembangan kemajuan, namun semua itu dinilai oleh Dimyati berjalan slowly.

Hal itu diungkapkan Dimyati, seusai memberikan arahan pada acara Pra Musrenbang, di Aula Bappeda Provinsi Banten, Senin (28/4/2025). Menurut Dimyatti, Provinsi Banten pada tahun 2025 ini memasuki usia yang ke-25 tahun, sebuah usia yang meski masih muda namun sudah mulai beranjak dewasa.

“Sejak terpisah dari Jabar, pembangunan memang ada, tapi slowly, lambat,” kata Dimyati, Senin (28/4/2025).

Dimyati menyatakan, Banten perlu lebih maju dibandingkan dengan yang saat ini. Karena itu, dia meminta agar semua pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bekerja keras, membangun Banten demi kemajuan ke depan.

Dimyati juga mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah di Banten yang harus diselesaikan mulai dari pengangguran, rata-rata lama sekolah, hingga pertumbuhan ekonomi. Apalagi, APBD Provinsi Banten juga masih terbatas, sehingga tidak semua program unggulan Andra-DImyati bisa diwujudkan

Dia memberikan contoh, sekolah gratis baru akan diterapkan pada kelas X. Sementara kelas XI dan XII, akan dilakukan kemudian. Begitu juga dengan bantuan untuk desa-desa. Meski dia menjanjikan akan ditingkatkan dari Rp100 juta per desa menjadi Rp300 juta per desa, namun baru bisa dilakukan secara bertahap.

Untuk mewujudkan semua mimpi dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah itu, maka dia membutuhkan orang-orang di bawahnya yang tidak hanya pintar namun juga harus rajin dan melek digital.

Dia mengibaratkan sebuah kereta, apabila ingin melaju dengan cepat maka komponen-komponen di dalam kereta itu harus saling mendukung. Bila tidak, maka sebaiknya keluar dari kereta.

“Saya bilang, kalau tidak bisa mengimplementasikan, ya keluar dari gerbong,” tandasnya.

Dimyati mengatakan, saat masih berada dalam kawasan Jawa Barat, pegawai-pegawai yang bekerja di Provinsi Jawa Barat dan tidak kompeten, akan dibuang ke daerah Banten, daerah paling ujung Jawa Barat saat itu.

Dia pun ingin menerapkan seperti itu, namun tidak mungkin apabila dibuang ke kabupaten/kota. Maka, paling tidak akan ditempatkan di tempat-tempat yang tidak strategis.

“Ini kan kereta mau jalan, tapi tidak punya kreativitas, males, tidak punya semangat, tidak punya inovasi, ya mundur, jangan ikut gerbong. Kalau ikut gerbong mengganggu malah. Yang lain pada kerja, dia tidur, yang lain semangat dia malah males,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Banten, Zaenal Mutaqin mengatakan, agenda Pra Musrembang ini memang dilaksanakan sejak pagi, dengan terlebih dahulu penyampaian materi kepada para peserta terkait dengan teknis kegiatan.

“Karena kegaitan ini cukup padat. Tidak hanya sampai arahan pak Wagub, tapi setelah itu ada pembagian desk. Di situ nanti akan dibahas secara matang masing-masing persoalan, terutama berkaitan dengan tematik,” jelas Zaenal.

Penyampaian teknis kegiatan itu, lanjut Zaenal, perlu dilakukan agar apa yang dibahas di masing-masing desk nanti sejalan dan mendukung terhadap trisula Pembangunan presiden Prabowo Subianto, serta Visi Misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

“Termasuk juga berkenaan dengan reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Pembagian masing-masing desk tematik itu meliputi desk pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembangunan SDM serta reformasi birokrasi.

“Pembahasan teknis dan konsepsi RPJMD, Renstra, RKPD dan terakhir Renja,” imbuhnya.