15 siswa asal Kota Tangerang terpilih masuk Sekolah Rakyat di Banten

 

Wali Kota Tangerang Sachrudin melakukan pelepasan 15 siswa asal Kota Tangerang, Senin di Puspemkot Tangerang yang akan mengikuti program sekolh rakyat di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Serpong milik Provinsi Banten.

 KOTA TANGERANG KONTAK BANTEN Sebanyak 15 siswa asal Kota Tangerang, Banten, yang terdata dari Program Keluarga Harapan (PKH) terpilih untuk mengikuti proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Serpong milik Provinsi Banten.

“Ini bentuk keselarasan pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan hak pendidikan kepada masyarakat,” kata Wali Kota Tangerang Sachrudin dalam acara pelepasan 15 calon siswa Sekolah Rakyat di Puspemkot Tangerang, Senin.

Ia mengatakan terpilihnya 15 calon siswa Sekolah Rakyat telah melalui proses seleksi dari 28 kandidat yang memenuhi ketentuan. Lalu yang bersedia ditempatkan di asrama hanya 15 calon siswa.

"Selain tempat tinggal dan fasilitas gratis, para siswa mendapatkan pakaian seragam, alat tulis, hingga makan tiga kali sehari secara gratis," ujarnya.

Perlu diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menyiapkan dua lokasi Sekolah Rakyat antara lain di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai upaya strategis dalam pemerataan pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan proses Sekolah Rakyat di Banten mengalami kemajuan, salah satunya dengan dilaksanakannya sekolah perintis.

"Ada dua lokasi untuk Sekolah Rakyat diantaranya di Kabupaten Lebak untuk SD, SMP, kemudian tingkat SMA di Kota Tangerang Selatan," katanya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang menjadi proyek percontohan pengembangan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan kapasitas 150 siswa.

Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk warga Banten dan seleksinya dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau data Kementerian Sosial (Kemensos) yang memang dikhususkan bagi warga tidak mampu.

"Jadi memang anak-anak dari keluarga tidak mampu semua dijamin dan ditanggung negara. Ini akan dimulai pada tahun ajaran baru," ujar Gubernur Andra Soni.