BSI Tawarkan Kerja Sama Dengan Pemprov Banten

 

Pertemuan BSI Cabang Serang dengan Sekretaris BPKAD Banten, Agus Setiyadi. (Istimewa)

BANTEN  KONTAK BANTEN  - PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Serang menawarkan sejumlah layanan unggulan yang dapat memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Sejumlah layanan yang ditawarkan meliputi E-BLUD, E-Pendapatan, Siskeudes, Simda, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta penggunaan tapping box dan mesin pembayaran (MPS).

 "Treatment khusus ini untuk kerja sama dengan Pemprov Banten, dukungan lain yang ditawarkan meliputi sponsorship kegiatan Pemprov (non APBD, red) atas saldo rata-rata di BSI, dukungan kegiatan sosial melalui BSI Maslahat seperti bantuan sosial, pengobatan gratis untuk masyarakat tidak mampu, serta pemberian beasiswa pendidikan untuk putra-putri terbaik Pemprov Banten," ungkap Branch Manager BSI, Wahyu Pradeksa kepada awak media, Selasa (8/7/2025).

 Selain itu BSI juga menawarkan layanan priority banking bagi Pemprov Banten, dukungan analisis kebijakan berbasis data aktual untuk membantu kepala daerah dalam pengambilan keputusan, serta dukungan networking dengan kementerian pusat yang menjadi mitra BSI.

 "BSI juga menyediakan dashboard interaktif untuk memantau penggunaan anggaran dan penyerapan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," tukas Wahyu.

 Ia menyampaikan, komitmennya untuk mendukung digitalisasi seluruh potensi pajak dan retribusi daerah, guna meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

 "Kita akan memberikan prioritas pelayanan bagi Pemprov Banten di seluruh jaringan Kantor Cabang BSI dan menyiapkan back office khusus untuk memastikan kelancaran transaksi keuangan daerah," sambung dia.

 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Agus Setiyadi menyatakan, membuka peluang bagi BSI untuk bekerjasama, mengingat program-program yang ditawarkan sangat bermanfaat untuk penguatan pengelolaan keuangan daerah.

 "Hasil pertemuan dengan BSI akan segera dilaporkan kepada Kepala BPKAD Provinsi Banten untuk menjadi bahan pertimbangan tindak lanjut kerja sama," singkat Agus