PANDEGLANG KONTAK BANTEN - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Pandeglang mencatat terdapat tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dijatuhkan sanksi. Jenis sanksi yang dijatuhkan yakni sanksi ringan dan sedang masing-masing terhadap tiga ASN dan sanksi berat berupa pemecatan dijatuhkan terhadap satu ASN lainnya. Sanksi tersebut diberikan lantaran karena tujuh ASN tersebut kerap mangkir dari tugas tanpa keterangan, terlibat judi online dan pinjaman online serta pelanggaran kumulatif.
Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan Aparatur pada BKSDM Pandeglang, Farid Fikri mengungkapkan, pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan meski sudah diberi teguran sebelumnya. “Umumnya karena tidak masuk kerja, teguran lisan dan tertulis sudah diberikan, tapi tetap dilanggar. Akhirnya dijatuhi sanksi yang lebih tinggi,” kata Farid, Rabu (9/7/2025).
Dia menjelaskan, satu ASN yang terancam sanksi berat diketahui bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang dan berstatus sebagai tenaga kesehatan. ASN tersebut diduga sering mangkir dari tugas dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan. “Sudah masuk tahap disposisi pimpinan. Jika terbukti, sanksi berat bisa berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian,” kata Farid.
Dia mengungkapkan lagi, ASN tersebut sebelumnya sudah pernah dijatuhi sanksi oleh atasannya, namun karena pelanggaran dilakukan berulang, akhirnya dihitung secara kumulatif dan berlanjut ke proses sanksi berat.
“Jadi itu dikumulatif, ternyata sudah masuk dan awalnya itu sudah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh atasannya. Ternyata dikumulatif lagi kemudian di tahun berikutnya diberikan sanksi kembali,” jelasnya.
Proses penjatuhan sanksi disiplin dilakukan secara bertahap, dimulai dari atasan langsung. Jika ASN tetap mengulangi pelanggaran, laporan dilanjutkan ke Inspektorat dan diteruskan ke BKPSDM.
Farid menerangkan, pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat, lalu hasilnya dibawa ke sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Keputusan sanksi diambil secara musyawarah dan ditandatangani oleh Sekda atau langsung oleh Bupati. “Prosedurnya berjenjang dan ketat. Dari teguran lisan, tulisan, surat pernyataan, hingga sidang tim,” sambungnya.
Dia mengatakan, seperti salah satu contoh ASN di Pandeglang yang dikenai sanksi berat pada tahun sebelumnya diketahui terlibat utang karena kecanduan judi online. ASN tersebut kerap tak pernah masuk ngantor akibat beban ekonomi dan masalah keuangan pribadi. “Setelah ditelusuri, ternyata yang bersangkutan terlilit hutang akibat judi online. Hal ini berdampak langsung pada kinerjanya dan akhirnya dijatuhi sanksi,” katanya lagi.
Lebih lanjut, BKPSDM mengamati bahwa sebagian besar pelanggaran disiplin ASN dipicu oleh ketidakmampuan dalam mengelola keuangan. Banyak ASN yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, hingga akhirnya terjerat pinjol alias pinjaman online.
“Banyak ASN yang menggadaikan gaji ke lembaga keuangan untuk hal konsumtif atau pinjaman online. Ketika kebutuhan pokok seperti BBM atau biaya sekolah anak muncul, mereka kewalahan. Ini yang jadi pemicu indisipliner,” jelasnya.
Untuk mencegah pelanggaran serupa, pihaknya rutin menyampaikan imbauan dalam berbagai forum internal dan rapat. Penekanan dilakukan agar ASN bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terjebak aktivitas yang berpotensi melanggar disiplin kerja.
Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan. ASN dengan penilaian rendah akan dipanggil dan dilakukan pembinaan. “Kami pantau laporan penilaian kinerja tiap triwulan. Kalau ada yang di bawah ekspektasi, langsung ditindaklanjuti,” tandasnya.
Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri mengatakan, proses pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin di lingkungan Pemkab Pandeglang tidak dilakukan sembarangan. Ada mekanisme resmi yang harus dilalui, mulai dari laporan awal hingga keputusan akhir dari Bupati.
Hasan Bisri menjelaskan, penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN diawali dari laporan kepala dinas sebagai atasan langsung ASN yang bersangkutan kepada BKPSDM.
“Setelah laporan diterima, BKPSDM akan mengkaji pasal-pasal pelanggaran dan dokumen pendukung lainnya. Jika sudah lengkap, BKPSDM meneruskan laporan tersebut ke Inspektorat,” katanya.
Setelah menerima laporan, Inspektorat akan membentuk tim pemeriksa untuk menelusuri tingkat kesalahan ASN, memeriksa dokumen, dan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait melalui berita acara pemeriksaan.
“Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran, kami laporkan ke Bupati dan Sekda dengan tembusan ke BKPSDM. Setelah itu baru dilakukan sidang hukuman disiplin,” katanya.
Katanya lagi, sidang tersebut dipimpin oleh Sekda sebagai ketua tim penjatuhan hukuman disiplin dan anggotanya meliputi unsur Inspektorat dan BKPSDM. “Keputusan dari sidang ini kemudian menjadi dasar bagi Bupati untuk menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan,” tandasnya.
Setiap proses yang dilakukan oleh Inspektorat akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang bersifat resmi dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan hukuman disiplin. “Intinya, setiap pelanggaran disiplin ASN harus melalui prosedur yang sesuai, transparan, dan akuntabel,” tandasnya
0 comments:
Post a Comment