Kasus Beras Oplos, Polri Tetapkan 3 TSK

 

 JAKARTA  KONTAK BANTEN- Kasus pengoplosan beras memasuki babak baru. Polri resmi menetapkan tiga pejabat PT FS sebagai tersangka.

Mereka adalah KG selaku Direktur Utama, RL selaku Direktur Operasional, dan RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS.

 Pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2025) siang.

 Acara ini dihadiri Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, serta Karo Pen­mas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko beserta jajarannya.

 Polri juga memamerkan tumpu­kan karung-karung beras sebagai barang bukti di depan dan di samping podium. Barang bukti tersebut terdiri dari merek-merek beras terkenal.

 Dalam pemaparannya, Brigjen Helfi menjelaskan, ketiga tersangka diduga memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan mutu standar, tapi dikemas dengan label premium.

 Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menyusun instruksi kerja untuk memproduksi beras premium tanpa mempertimbangkan penurunan mutu saat distribusi ke konsumen,” ujar Helfi.

 Penyidik, lanjut Helfi, menemukan catatan rapat pada 17 Juli 2025 yang menginstruksikan perbaikan mutu beras dengan cara menurunkan kadar beras patah dari 14–15 persen menjadi 12 persen. Selain itu, ditemukan pula beras premium yang dikemas ulang dari beras medium di gudang PT FS di Subang, Jawa Barat.

 

Polisi juga menyita 132 ton beras dalam berbagai kemasan yang diduga menjadi barang bukti kejahatan. “Modusnya adalah mengemas ulang beras medium dengan label premium yang tidak sesuai standar mutu SNI Beras Premium,” jelas Helfi.

 

Selain dari Subang, penyitaan juga dilakukan di gudang PT FS di Cipinang, Jakarta Timur. Selanjutnya, Satgas akan menyita mesin produksi, memeriksa ahli korporasi, dan meminta PPATK menelusuri transaksi keuangan PT FS. Dalam waktu dekat, korporasi juga akan ditetapkan sebagai tersangka.

 

“Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang,” imbuh Helfi.

 

Polri juga mengimbau masyarakat agar cermat dalam membeli beras dan tidak panik. “Pastikan label jelas, memenuhi standar SNI, dan sesuai berat bersih,” katanya.

 

Saat ini, Satgas Pangan mengawasi 63.688 pasar di seluruh Indonesia, ter­masuk 9.000 pasar tradisional dan lebih dari 53.000 ritel modern. Polri memas­tikan bahwa penegakan hukum ini tidak akan mengganggu distribusi pangan.

 

“Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk me­nyalurkan beras SPHP Bulog ke ritel modern,” tutup Helfi.

 

Menanggapi penetapan tersangka ini, Direktur Utama PT FS, KG, secara resmi mengajukan surat pengunduran diri. Surat tersebut disampaikan me­lalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Saya sudah menerima laporan terkait surat pengunduran diri dari Direktur Utama PT FS. Ini adalah bentuk tanggung jawab pribadi yang kami hargai. Pemerintah Provinsi DKI tetap mendukung proses hukum berjalan dengan baik dan transparan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (1/8/2025).

 

Lebih lanjut, Pramono menyebut kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD DKI Jakarta. Ia pun meminta seluruh jajaran direksi BUMD mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

 “BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” tegas mantan Sekretaris Kabi­net tersebut.

 Pramono juga memastikan distribusi beras di Jakarta tetap berjalan normal. Ia menekankan, seluruh layanan publik, khususnya distribusi pangan strategis, harus tetap lancar.

 “Layanan publik tidak boleh ber­henti. Distribusi pangan strategis tetap harus berjalan lancar, karena ini menyangkut kepentingan jutaan warga Jakarta,” tandasnya.

 Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus beras oplosan ini. Ke­pala Negara bahkan menggelar rapat hingga larut malam untuk membahas persoalan tersebut dan meminta aparat menindak tegas para pelaku.

 Dalam kesempatan terpisah, Prabowo juga memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus yang ditaksir merugikan ma­syarakat hingga ratusan triliun rupiah.

 “Saya dapat laporan, satu tahun saja negara bisa rugi Rp100 triliun. Dalam lima tahun? Seribu triliun! Ini rampo­kan besar-besaran. Bagaimana saya tidak mendidih,” ujarnya lantang saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, Rabu (23/7/2025)