9 Siswa Sekolah Rakyat di Tangsel Mundur, DPR RI : Segera Evaluasi

 

 

 TANGSEL KONTAK BANTEN Komisi VIII DPR RI meminta agar dilakukan evaluasi terkait masa adaptasi siswa dalam lingkungan pendidikan, setelah adanya sembilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengundurkan diri.

“Kalau saya lihat yang harus memang segera dibenahi itu adalah masalah masa untuk adaptasi,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko saat berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangsel, Rabu (17/9/2025).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa adaptasi menjadi kunci utama yang harus segera dibenahi. Menurutnya, program besutan Presiden Prabowo Subianto itu harus berjalan dengan baik di lapangan.

“Harapan kita nanti ke depan ya nanti ini benar-benar kita harus berjalan dengan baik. Karena memang tadi banyak masalah yang terutama masih kita sorotin dari teman-teman adalah dari 150 siswa kenapa masih ada yang mengundurkan diri,” jelasnya.

Sembilan orang memutuskan mundur itu memiliki alasan yang beragam, mulai dari rasa rindu rumah, belum terbiasa dengan kedisiplinan ketat, hingga kebiasaan lain yang dibawa dari lingkungan sebelumnya.

“Jadi mereka di rumah mungkin biasanya harianya tidak ada yang mengarahkan. Yang diarahkan jam 4 bangun, sholat, terus makan pagi, terus olahraga. Itu kan perlu waktu untuk penyesuaian,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa kehadiran guru dan tenaga pendidik yang profesional harus terus dievaluasi agar program pendidikan ini benar-benar berhasil dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup siswa, khususnya dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

“Jadi guru-gurunya memang harus dievaluasi terus supaya nanti apa yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi intinya sebenarnya ini salah satu untuk memutus rantai kemiskinan,” sebutnya.

Singgih menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan, terutama bagi masyarakat dari kelompok desil 1 dan 2 (kategori termiskin berdasarkan data BPS).

Ia juga mengatakan bahwa dalam rangka mendukung program ini, pemerintah telah menyetujui anggaran stimulus sebesar Rp1,1 triliun tahun ini, dan direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp27-28 triliun tahun depan.

“Jadi pemerintah itu kita kemarin mensetujui untuk anggaran stimulus tahun ini Rp 1,1 triliun ya untuk melengkapi. Tahun depan itu totalnya itu 23 plus 4, sekitar 27-28 triliun untuk sekolah rakyat. Nah 23 triliun tadi untuk sarana dan prasarannya. Pembangunan di setiap kabupaten kota itu sekitar 100 miliar untuk pembangunannya. Itu infrastrukturnya, itu fisiknya,” paparnya.

Terkait tantangan ketersediaan lahan di kota-kota padat seperti Tangsel, Singgih mengatakan bahwa setiap daerah memiliki opsi apakah akan membangun sekolah tersebut atau tidak, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan lahan.

“Nanti kan ditawarkan, kota/kabupaten. Mau bagaimana, mau buat sekolah rakyat, atau kalau memang belum membutuhkan itu enggak masalah. Tapi kalau membutuhkan mereka harus menyediakan lahan sekitar 5-7 hektare. Nanti itu yang akan dibangun oleh Kementerian Sosial,” pungkasnya