99.820 Warga Pandeglang Diguyur Bantuan Dari Kemensos

 

Pihak Dinsos Pandeglang dengan para pihak lainnya, sedang menyalurkan KKS kepada para penerima, beberapa waktu lalu.

 PANDEGLANG  KONTAK BANTEN  Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, mencatat ada sebanyak 99.820 warga Kabupaten Pandeglang yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sembako.

Bantuan itu, tersebar di di 339 desa/kelurahan pada 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang, berdasarkan data By Name By Address (BNBA) dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

 Dari jumlah 99.820 KKS, terdiri dari 50.509 KKS PKH, dan 49.311 KKS lainnya diberikan kepada warga penerima bantuan sembako. Dalam penyalurannya, masih ada sekitar 6.000 KKS yang belum tersalurkan karena beberapa faktor kendala di lapangan.

 Kepala Bidang Perlindungan Sosial pada Dinsos Pandeglang, Iik Ichromni mengungkapkan dari total penerima, sebanyak 50.509 KKS disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 49.311 KKS diperuntukkan bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako.

 “Penyaluran dilakukan sekitar 10 hari sampai 2 minggu, dan teknisnya langsung oleh Bank Mandiri sebagai bank Himbara yang ditunjuk pemerintah. Kami dari Dinsos hanya mendampingi,” kata Iik saat diwawancarai wartawan, Selasa (23/9).

 Namun, hingga saat ini masih ada sekitar 6.000 KKS yang masih terganjal alias belum tersalurkan. Ungkap Iik, hambatan terjadi karena penerima merupakan lansia, warga sakit, atau sedang berada di luar daerah. 

 “Untuk kasus seperti ini, pihak bank bersama pendamping akan melakukan penyaluran langsung ke rumah masing-masing, karena KKS tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan,” katanya.

 Iik menyebut, penyaluran awal dilakukan secara kolektif di kantor kecamatan. Namun cara itu dinilai tidak efektif karena menimbulkan kerumunan ribuan warga. “Hari pertama tidak maksimal, akhirnya dievaluasi. Dan selanjutnya jadwal diubah, penyaluran dilakukan di masing-masing desa agar lebih tertib,” jelasnya.

 Penyaluran KKS sendiri berlangsung mulai 25 Agustus hingga 4 September 2025, dimulai dari beberapa kecamatan di zona 1, yakni Pandeglang, Carita, Labuan, Cibaliung, dan Pulau Sari.

 Sebelum kartu dicetak dan disalurkan, Dinsos bersama pendamping PKH melakukan ground check berdasarkan BNBA dari Kemensos. Proses verifikasi dilakukan melalui aplikasi dan hasilnya langsung terintegrasi dengan pusat data Kemensos.

 “Kami di daerah hanya melakukan verifikasi lapangan, yang menentukan tetap Kementerian Sosial. Bahkan ada margin error data sekitar 30 persen, sehingga verifikasi terus diperbarui agar lebih tepat sasaran,” paparnya.

 Penerima KKS ditetapkan berdasarkan desil 1 hingga 3, bahkan bisa melebar ke desil 5 sesuai hasil verifikasi. Iik mengatakan, KKS hanya bisa digunakan langsung oleh KPM, tidak boleh diwakilkan.

 Adapun bantuan yang diterima berupa saldo yang bisa dicairkan di ATM atau digunakan untuk belanja kebutuhan pokok. “Untuk PKH diharapkan bisa mendukung pendidikan anak, sementara BPNT atau sembako dipakai sesuai kebutuhan pangan keluarga,” katanya.

 Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penerima KKS di Pandeglang menurun kurang lebih sekitar 2.000 orang. Penurunan ini terjadi karena hasil verifikasi terbaru menunjukkan sebagian penerima dinilai sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan.

 “Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, kalau dulu sembako berupa barang, sekarang sudah dalam bentuk uang tunai lewat kartu, jadi lebih fleksibel,” tandasnya.

 Sementara, salah seorang warga Pandeglang, Nurdin, mengaku, terbantu dengan adanya program KKS. Katanya, bantuan yang diterima keluarganya bisa meringankan kebutuhan sehari-hari.

 “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu. Penyalurannya juga sudah lebih lancar karena sekarang dilakukan di desa, jadi tidak terlalu ramai seperti dulu,” katanya.

 Nurdin berharap program ini bisa terus berlanjut dan tepat sasaran agar warga yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan manfaatnya. 

“Mudah-mudahan ke depan semakin baik dan tidak ada lagi warga yang layak tapi belum dapat bantuan,” pungkasnya.