Dewan Soroti Pemangkasan PBI Rp19 Miliar, Akses Kesehatan Warga Miskin Makin Sulit

 

Anggota DPRD Banten Muhsinin saat memaparkan materi saat diskusi di Sekretariat Pokja Wartawan Harian Provinsi Banten, Selasa 16 September 2025.

 

SERANG  KONTAK BANTEN – Anggota Komisi V DPRD Banten, Muhsinin mengaku kecewa adanya efisiensi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan untuk masyarakat miskin di Banten sebesar Rp19 miliar. Padahal, kata dia, anggaran tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Muhsinin menilai, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait PBI tidak tepat sasaran.

“Harusnya yang diefisiensi itu (alokasi anggaran) di semua dinas yang tidak ada kepentingan dengan masyarakat. Itu harus disortir lagi, mana yang yang ada kegunaan di masyarakat. Kalau nggak ada yah diefiseinsi,” kata Muhsinin, Selasa (16/9/2025).

Muhsinin mengaku, informasi efisiensi PBI Kesehatan Pemprov Banten didapat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Ini kan (dana) Rp19 miliar harusnya untuk masyarakat, jangan dipotong. Itu untuk masyarakat miskin bukan untuk kita. Sehingga banyak yang berobat ke RS Banten kembali lagi, karena (BPJS-nya) nggak bisa (digunakan),” ucapnya.

Politisi Golkar itu juga membandingkan era kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim (WH) dengan era Gubernur Andra Soni. Saat dipimpin Wahidin, warga miskin cukup menunjukkan KTP untuk bisa berobat.

“Jadi harusnya bisa 1 juta jiwa (yang terbantu PBI). Sekarang hanya 500 ribu, bayangin 50 persen dikurangin,” ujarnya.

Ia juga menilai, pemerintah daerah di Lebak dan Pandeglang yang mempunyai kemampuan fiskal kecil akhirnya akan kelabakan.

“Kalau saya nggak ada beban, walau di-cut partai terus saja (memperjuangkan kepentingan rakyat). Karena nggak malu saya kalau ditahan. Ini upaya saya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi, komitmen saya begitu,” pungkasnya.