Catatan Mahasiswa : 25 Tahun Banten Masih Banyak Masyarakat Miskin!

 

ktivis unjukrasa di depan gerbang DORD Banten.

 SERANG KONTAK BANTEN  – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Banten, Sabtu (4/10/2025), diramaikan aksi unjukrasa mahasiswa dari sejumlah organisasi. Dalam aksi kali ini, mahasiswa menilai Provinsi Banten masih jauh dari cita-cita awal untuk mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan pantauan BantenNews.co.id, aksi sejumlah organisasi mahasiswa secara bergiliran dilakukan di depan DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Selain melakukan orasi, sejumlah aktivis juga membawa spanduk bernadakan kekecewaan atas kondisi provinsi paling barat di Pulau Jawa tersebut. Puncaknya, massa aksi juga membakar ban sebagai bentuk kekecewaan

Ditemui di sela aksi, Ketua GMNI Cabang Serang, Dadang Suzana, menilai selama 25 tahun Provinsi Banten berdiri, kebijakan pembangunan di Banten masih belum menyentuh pemerataan kesejahteraan.

“Pembangunan hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun tidak menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Banten bahkan masuk 4 besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia,” katanya.

Dadang menilai, hingga kini masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang berpotensi menghambat pelayanan publik dan kinerja pemerintahan

“Mereka hanya duduk manis, beruncang-uncang. Padahal, dengan jumlah kursi dan anggaran yang meningkat, semestinya ada perubahan nyata,” ucapnya.

Dadang menyindir dengan menyebut bahwa di usia Banten yang genap 25 tahun arah pembangunan tidak bergerak signifikan.

“Tagline ‘Banten Melehoy’ adalah sindiran. Karena selama 25 tahun ini, pemerintah seolah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya,” tegasnya

GMNI juga menyinggung lemahnya kinerja DPRD Provinsi Banten, meski jumlah kursi legislatif sudah bertambah seiring peningkatan jumlah penduduk

Selain pembangunan, massa aksi juga menyoroti besarnya tunjangan kinerja (tukin) ASN Pemprov Banten yang berbanding terbalik dengan kinerjanya.

“Ini tentunya membuat adanya ketimpangan ekonomi antara masyarakat dengan pemerintah. Adanya Pergub 41 tahun 2021, jika dibedah secara penghasilan (tukin) eselon I yaitu Sekda sampai Rp76,5 juta, eselon II dadi mulai Asda, Kepala Bapenda dan Sekwan itu Rp55 juta. Kepala OPD yang lain Rp47 juta. Tentunya ini hal yang fantastis jika kita melibatbkinerja eselon tang ridak kompatible,” paparnya.Seharusnya, di umur yang ke-25 tahun, Provinsi Banten harus memiliki paradigma yang lebih dewasa. Namun, kondisi Banten hari ini stagnan dengan segudang problematika