Bupati Serang Ratu Zakiyah Tekankan Pencegahan Korupsi lewat Pelatihan Manajemen Risiko

 

SERANG KONTAK BANTEN  Bupati Serang Ratu Zakiyah membuka secara resmi Pelatihan Manajemen Risiko bagi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Kegiatan ini berlangsung di Forbis Hotel dan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Bupati Ratu Zakiyah menyampaikan apresiasi kepada BPKP, khususnya kepada Rustida Besta, atas dukungan penuh dalam pelaksanaan pelatihan tersebut.

Ia menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang.

“Seluruh Kepala OPD wajib mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan mengikuti dengan aktif. Pelatihan ini penting agar setiap OPD mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko di unit kerja masing-masing, sehingga pembangunan berjalan efektif,” ujar Ratu Zakiyah, Senin (10/11/2025

Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

“Semua rawan, karena kita menggunakan anggaran daerah. Satu rupiah pun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ratu Zakiyah menambahkan, penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen Pemkab Serang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan anggaran.

“Apa yang kita lakukan harus berdampak pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan warga. Pelatihan ini bertujuan meminimalisir penyalahgunaan anggaran dan memitigasi risiko terjadinya korupsi,” jelasnya.

Dengan pelatihan ini, Bupati berharap para Kepala OPD semakin memahami mekanisme mitigasi risiko secara detail, sehingga potensi korupsi di unit kerja masing-masing dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Harapannya, tidak ada lagi korupsi di unit-unit kerja OPD. Ini komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.