Pemerintah Mulai Evakuasi Warga Dari Iran 32 WNI Siap Tinggalkan Teheran Via Azerbaijan

 

IRAN  KONTAK BANTEN - Pemerintah Indonesia akan mulai mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran, menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut. Evakuasi akan dilakukan bertahap dengan memperhatikan kondisi keamanan di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Heni Hamidah mengatakan, proses evakuasi bagi WNI di Iran akan dimulai pada Jumat (6/3/2026). Tahap awal evakuasi dilakukan melalui jalur Azerbaijan. Sejumlah WNI akan dipindahkan keluar dari wilayah Iran.

 “Hingga tahap awal ini terdapat 32 orang WNI yang akan dievakuasi dan prosesnya akan terus disesuaikan dengan dinamika situasi di lapangan,” ujar Heni pada konferensi pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

 Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Teheran untuk terus melakukan engagement kepada seluruh WNI, baik yang menetap maupun sedang berada di Iran. Bantuan kebutuhan dasar juga diberikan secara berkelanjutan.

 Menurut data Kemlu, ada sekitar 329 WNI di Iran, mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa di berbagai kota, termasuk Teheran dan Qom. Pemerintah menegaskan bahwa evakuasi akan dilakukan berdasarkan permintaan dan kesiapan WNI yang bersangkutan.

 Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) di Teheran Rolliansyah Soemirat menyiapkan langkah evakuasi apabila WNI menyatakan keinginannya pulang ke Tanah Air.

 Proses awal ini melibatkan persiapan transportasi melalui jalur darat dari Iran menuju Baku, ibu kota Azerbaijan, sebelum dilanjutkan ke Indonesia.

 Untuk evakuasi batch pertama, sebanyak 32 WNI dijadwalkan diberangkatkan. Namun, jumlah ini masih terus dikonfirmasi karena situasi di lapangan yang dinamis.

 “Yang perlu diperhatikan adalah Pemerintah-Pemerintah yang ada di Timur Tengah tidak mendorong evakuasi. Justru mereka menyampaikan tetap saja berada di rumah kalian dan tenang,” ujarnya.

 Heni mengimbau publik terus memantau informasi resmi dari Kemlu dan memberi ruang bagi tim perwakilan, termasuk KBRI Teheran, menjalankan proses evakuasi yang dinamis dan penuh penyesuaian sesuai situasi di lapangan.

“Tentunya, kita juga telah mengedarkan hotline perwakilan maupun pusat yang bisa dihubungi oleh para WNI,” pungkasnya.

 Koordinasi Intensif

 Kemlu mencatat, total WNI di Timur Tengah mencapai 519.042 orang. Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika (Aspasaf) Kemlu Santo Darmosumarto mengatakan, mayoritas WNI berada di Arab Saudi.

 Pemerintah melakukan koordinasi intensif setiap hari, bahkan per jam, dengan para kepala perwakilan RI di kawasan.

 Pada 3 Maret 2026, Menlu Sugiono telah melakukan zoom meeting dengan para dubes dan konsul jenderal untuk memperoleh masukan terkait situasi, termasuk menilai apakah evakuasi WNI diperlukan.

 Kondisi di setiap negara berbeda, begitu pula arahan dan imbauan dari pemerintah setempat, sehingga pendekatan perlindungan WNI disesuaikan dengan situasi di lapangan,” kata Santo.

 Hingga kini, belum ada laporan WNI yang terdampak langsung oleh serangan. Yang terjadi saat ini adalah WNI stranded (terdampar) akibat pembatasan atau penutupan ruang udara, pengalihan rute penerbangan, dan ketidakpastian jadwal transportasi internasional.

 WNI yang terdampak diberikan akomodasi, penginapan, konsumsi, serta pengaturan penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan perwakilan RI dan otoritas setempat.

 Penanganan jemaah umrah juga menjadi perhatian khusus. Perwakilan RI menurunkan tim pemantauan 24 jam di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, dan Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah. Jemaah yang tertahan difasilitasi dengan akomodasi sementara, koordinasi travel dan pengaturan tiket kepulangan.

“Kemlu juga berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk mengimbau penundaan perjalanan ke kawasan hingga situasi lebih kondusif,” ujar Santo.

 Juru Bicara 1 Kemlu Yvonne Mewengkang menegaskan, Pemerintah terus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah ini.

 “Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan pelindungan terhadap warga negara Indonesia di wilayah terdampak konflik,” kata Yvonne.

 Pihaknya juga fokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut