Lebak, KONTAK Banten – Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, melontarkan peringatan keras kepada jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak komunikatif. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan jika kondisi tersebut terus terjadi.
Pernyataan tegas itu muncul dalam rapat paripurna DPRD Lebak, Rabu (22/4/2026), setelah adanya keluhan dari anggota dewan terkait sulitnya berkomunikasi dengan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
Anggota DPRD Lebak, Agus, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku kerap tidak mendapat respons saat mencoba menghubungi OPD melalui pesan WhatsApp, meski komunikasi tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Saya sudah dua periode jadi anggota DPRD, tapi ketika saya WA, tidak direspons. Ini kan menyangkut koordinasi pembangunan,” ujarnya.
Agus juga menegaskan bahwa komunikasi dari pihak legislatif tidak boleh disalahartikan sebagai upaya meminta sesuatu.
“Kami tidak minta uang. Kami digaji negara. Ini murni untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Hasbi Jayabaya menilai persoalan komunikasi sebagai hal serius yang dapat menghambat jalannya pemerintahan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan daerah.
“Bagaimana mau membangun daerah kalau eksekutif dan legislatif tidak bisa berkolaborasi,” kata Hasbi.
Ia pun meminta seluruh OPD segera memperbaiki pola komunikasi dan bersikap kooperatif. Hasbi menegaskan tidak akan segan menjatuhkan sanksi berat jika masih menemukan pelanggaran serupa.
“Kalau arahan kepala daerah tidak dilaksanakan dan menghambat pemerintahan, saya bisa memberhentikan kepala OPD dengan tidak hormat,” pungkasnya.

.gif)