Driver Ojol Demo di Pendopo Bupati Serang, Tuntut Jaminan Sosial dan Pendidikan Gratis

 

 

KAB SERANG KONTAK BANTEN— Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Driver Online Banten Bergerak (Dobrak) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Bupati Serang, Rabu (22/4/2026). Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memberikan jaminan sosial bagi para driver yang dinilai masuk kategori pekerja rentan.

Dalam aksinya, para driver membawa kendaraan operasional serta mobil komando sambil menyampaikan orasi di depan pintu masuk pendopo. Mereka menyoroti pentingnya perlindungan sosial, seperti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dialog dengan Pemkab Serang

Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan dialog antara perwakilan driver ojol dengan Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Serang, Samsudin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Diskusi berlangsung cukup kondusif. Perwakilan ojol menyampaikan berbagai aspirasi yang kemudian ditanggapi langsung oleh pihak pemerintah daerah.

Koordinator Dobrak, Agsutian, menyebutkan terdapat delapan tuntutan yang diajukan, dengan fokus utama pada jaminan sosial bagi driver ojol.

“Setidaknya ada empat yang masuk dalam jaminan sosial, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pendidikan gratis untuk anak driver, serta perbaikan data DTSN agar ojol masuk dalam desil lima ke bawah,” ujarnya.

Kondisi Ojol Dinilai Memprihatinkan

Agsutian mengungkapkan, kondisi driver ojol di Kabupaten Serang saat ini tidak dalam keadaan baik, terutama bagi mereka yang menggantungkan penghasilan utama dari profesi tersebut.

Menurutnya, banyak driver yang masuk kategori desil enam ke atas, sehingga tidak mendapatkan bantuan sosial maupun jaminan kesehatan dari pemerintah.

“Ada anggota yang terpaksa membayar BPJS secara mandiri saat sakit. Walaupun sebagian sudah ditanggung pemerintah provinsi, tapi belum merata,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil audiensi dengan Gubernur Banten, ojol telah dikategorikan sebagai pekerja rentan yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Tuntutan Lain: Parkir Gratis hingga Keamanan

Selain jaminan sosial, para driver juga meminta adanya kebijakan parkir gratis saat mengantar atau menjemput pelanggan. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi beban biaya operasional sekaligus meningkatkan keamanan.

“Kasus kehilangan motor saat ojol mengambil pesanan juga sering terjadi, ini perlu perhatian,” tambahnya.

Agsutian menegaskan pihaknya akan terus mengawal hasil audiensi dan berencana kembali melakukan aksi jika tidak ada progres nyata dari pemerintah daerah.

“Bulan depan kami akan kembali untuk menanyakan perkembangan hasil diskusi hari ini,” tegasnya.

Respons Pemkab: Perlu Kajian dan Penyesuaian Anggaran

Sementara itu, Asda I Kabupaten Serang, Samsudin, menyatakan bahwa seluruh aspirasi telah diterima dan akan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Ia menyoroti salah satu tuntutan terkait pendidikan gratis bagi anak ojol. Menurutnya, meskipun sekolah negeri sudah gratis, banyak anak driver yang bersekolah di lembaga swasta.

“Sekitar 70 persen anak ojol sekolah di swasta, sehingga masih membutuhkan biaya,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang matang.

“Tidak bisa hari ini disampaikan, besok langsung diterapkan. Semua harus melalui kajian,” katanya.

Terkait perubahan data kesejahteraan sosial (DTSN), Samsudin menyebut akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penyesuaian.

“Akan dibahas lebih lanjut dengan Dinas Sosial, karena kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah,” pungkasnya.

Aksi ini mencerminkan meningkatnya tuntutan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya ojol, di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.