Bupati Serang Tolak Fasilitas Jabatan, Anggaran Dialihkan untuk Rutilahu dan Ambulans Desa

 

KAB SERANG  KONTAK BANTEN – Kebijakan berbeda ditunjukkan Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, sejak mulai memimpin Kabupaten Serang. Alih-alih menggunakan berbagai fasilitas jabatan yang melekat sebagai kepala daerah, ia memilih mengalihkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat, khususnya program rumah tidak layak huni (rutilahu) dan bantuan ambulans desa.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk efisiensi anggaran sekaligus upaya memprioritaskan kebutuhan publik dibanding fasilitas pribadi pejabat daerah.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Fariz Ruhiyatullah, mengatakan sejak menjabat Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah memutuskan tidak menggunakan rumah dinas jabatan berikut seluruh fasilitas pendukungnya.

“Beliau tidak menggunakan fasilitas rumah dinas jabatan, tidak menggunakan pemeliharaan rumah dinas, tidak menggunakan peralatan dan perlengkapan rumah dinas, serta tidak menggunakan beban biaya rumah dinas seperti listrik, air, dan telepon,” ujar Fariz, Senin (11/5/2026).

Tidak Gunakan Rumah Dinas dan Biaya Operasional

Fariz menjelaskan, keputusan tersebut membuat sejumlah anggaran rutin yang biasanya digunakan untuk operasional rumah dinas menjadi tidak terpakai. Anggaran itu meliputi biaya pemeliharaan bangunan, pengadaan peralatan rumah tangga, hingga pembayaran kebutuhan utilitas seperti listrik, air, dan telepon.

Menurutnya, rumah dinas kepala daerah umumnya memiliki alokasi anggaran cukup besar setiap tahunnya untuk menunjang operasional dan kenyamanan pejabat yang menempatinya. Namun seluruh fasilitas itu dipilih untuk tidak digunakan.

Tidak hanya rumah dinas, Bupati Serang juga memutuskan tidak memakai kendaraan dinas jabatan beserta seluruh pembiayaan yang melekat pada kendaraan tersebut.

“Untuk kendaraan dinas jabatan juga tidak digunakan, termasuk tidak menggunakan pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas dan tidak menggunakan beban biaya kendaraan dinas seperti pajak STNK,” katanya.

Anggaran Dialihkan untuk Program Masyarakat

Fariz menuturkan, anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi fasilitas jabatan kepala daerah kini dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Anggaran dari berbagai fasilitas jabatan itu dialihkan menjadi program rutilahu dan bantuan ambulans desa,” jelasnya.

Program rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Serang dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki tempat tinggal yang layak dan aman untuk dihuni.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memperbaiki kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan berat, mulai dari atap bocor, lantai tanah, hingga struktur bangunan yang tidak layak.

Selain program perbaikan rumah, pengalihan anggaran juga difokuskan pada bantuan ambulans desa guna memperkuat layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi medis.

Keberadaan ambulans desa dinilai penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, seperti pasien sakit, ibu hamil, maupun kondisi darurat lainnya.

Bentuk Efisiensi dan Prioritas APBD

Menurut Fariz, kebijakan yang diambil Bupati Serang merupakan bentuk komitmen agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya lebih diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kebijakan ini merupakan bentuk efisiensi anggaran sekaligus komitmen agar penggunaan APBD lebih difokuskan pada kepentingan publik,” ujarnya.

Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Serang yang menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.

Dengan tidak digunakannya fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan, Pemerintah Kabupaten Serang dinilai memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memperkuat berbagai program sosial dan pelayanan dasar masyarakat.

Dinilai Berpihak kepada Masyarakat

Kebijakan Bupati Serang itu mendapat perhatian publik karena dianggap menunjukkan sikap sederhana dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah daerah, langkah tersebut dinilai menjadi contoh bahwa anggaran fasilitas pejabat dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih produktif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.

Pemerintah Kabupaten Serang berharap pengalihan anggaran tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui penyediaan hunian layak dan penguatan akses layanan kesehatan hingga ke tingkat desa.