Pemkab Lebak Percepat Pembangunan Hunian Tetap untuk Korban Bencana Lebakgedong

 

 

LEBAK KONTAK BANTEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana sekaligus memastikan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.

Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, mengatakan penyediaan hunian tetap merupakan prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut kepastian hidup masyarakat yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara sejak bencana tahun 2020.

“Hal ini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik semata, tetapi juga kepastian hidup masyarakat yang selama ini masih tinggal di hunian sementara,” ujar Hasbi kepada wartawan, Senin (20/4).

Fokus Penuhi Persyaratan Pembangunan

Menurut Hasbi, percepatan pembangunan huntap dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Saat ini, Pemkab Lebak tengah fokus memenuhi berbagai syarat readiness criteria (RC) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian khusus pada tahun anggaran 2026.

“Kita saat ini tengah fokus memenuhi berbagai syarat readiness criteria sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian khusus,” katanya.

Lahan Huntap Sudah Dimatangkan

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Lebak, Iwan Sutikno, menjelaskan bahwa proses pematangan lahan untuk pembangunan huntap telah selesai dilakukan melalui pekerjaan cut and fill dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar.

“Mudah-mudahan pembangunan huntap segera terealisasi sesudah persyaratan telah kita penuhi,” ujar Iwan.

Warga Diharapkan Segera Menempati Hunian Layak

Pemkab Lebak berharap percepatan pembangunan hunian tetap ini dapat segera mengakhiri kondisi keterbatasan yang dialami warga terdampak bencana. Dengan tersedianya hunian permanen, masyarakat diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat.

Program ini juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan berkelanjutan dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.