KAB. SERANG KONTAK BANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menegaskan bahwa proses penyerahan aset kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang hampir tuntas. Dari keseluruhan aset yang menjadi bagian dari pembahasan pasca pemekaran wilayah, sekitar 98 persen telah berhasil diselesaikan. Namun demikian, beberapa aset strategis dipastikan tidak akan diserahkan karena mengacu pada ketentuan hukum terbaru yang berlaku.
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, mengatakan bahwa sebagian besar aset telah beralih status dan tidak lagi menjadi persoalan antara kedua pemerintah daerah. Aset yang sudah diselesaikan meliputi sekolah, kantor kelurahan, kantor kecamatan hingga sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ratusan aset sudah selesai. Sekolah, kantor kelurahan, kantor kecamatan, sampai kantor dinas sudah beres. Yang masih tersisa hanya beberapa aset saja,” ujar Najib kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Sejumlah Aset Strategis Masih Dibahas
Meski mayoritas aset telah selesai diserahkan, masih terdapat beberapa aset penting yang hingga kini menjadi pembahasan antara Pemkab Serang dan Pemkot Serang.
Aset tersebut antara lain:
- Pendopo Kabupaten Serang
- Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang
- Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Menurut Najib, khusus untuk gedung BKPSDM, Pemkab Serang berkomitmen menyerahkan aset tersebut setelah pembangunan gedung pengganti di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang selesai dilakukan.
“Kalau gedung penggantinya sudah finishing, BKPSDM langsung pindah dan asetnya bisa diserahkan,” jelasnya.
Aset Penyertaan Modal BPR Tidak Masuk Daftar Penyerahan
Selain aset pemerintahan, Pemkab Serang juga menegaskan akan mempertahankan aset yang berkaitan dengan operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Najib menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan bagian dari penyertaan modal pemerintah daerah sehingga statusnya berbeda dengan aset lainnya yang telah diserahkan kepada Pemkot Serang.
Ia mencontohkan salah satu gedung yang sebelumnya digunakan oleh BPR kini telah beralih fungsi menjadi Kantor Kelurahan Kotabaru. Akibat perubahan fungsi tersebut, operasional BPR terpaksa dipindahkan ke bangunan sewaan.
“Karena kantor BPR diserahkan ke kelurahan, sekarang BPR malah ngontrak di ruko di Jalan Ahmad Yani. Makanya aset yang berkaitan dengan penyertaan modal itu kami pertahankan,” tegas Najib.
Pemkab Serang Berpegang pada Regulasi Terbaru
Terkait masih adanya keinginan Pemkot Serang agar seluruh aset diserahkan berdasarkan regulasi lama, Pemkab Serang menegaskan akan tetap berpedoman pada aturan hukum yang saat ini berlaku.
Najib mengaku telah menyampaikan langsung sikap tersebut kepada Wali Kota Serang dalam berbagai kesempatan komunikasi antarpemerintah daerah.
“Saya sudah sampaikan langsung kepada Pak Wali. Ada beberapa aset yang memang tidak kami serahkan karena kami mengacu pada aturan yang berlaku sekarang,” katanya.
Menurutnya, keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap proses penyerahan aset, melainkan upaya memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungan Kabupaten dan Kota Serang Tetap Harmonis
Meski masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan terkait aset strategis, Pemkab Serang memastikan hubungan dengan Pemkot Serang tetap berjalan baik dan kondusif.
Najib berharap pembahasan aset tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu hubungan kedua daerah yang selama ini terjalin erat.
Dengan nada santai, ia mengibaratkan hubungan Kabupaten Serang dan Kota Serang layaknya hubungan antara ibu dan anak.
“Kabupaten Serang itu ibunya, Kota Serang anaknya. Ibu yang baik tentu tidak akan menyengsarakan anaknya. Sebaliknya, anak yang baik juga harus mendoakan ibunya,” ujarnya sambil tersenyum.
Warisan Pemekaran yang Belum Sepenuhnya Tuntas
Sebagai informasi, persoalan aset antara Kabupaten Serang dan Kota Serang merupakan salah satu isu yang masih menyisakan pembahasan sejak Kota Serang resmi dimekarkan dari Kabupaten Serang.
Meski sebagian besar aset kini telah memiliki status yang jelas dan telah diserahkan sesuai ketentuan, sejumlah aset strategis masih menjadi bahan diskusi antara kedua pemerintah daerah.
Dengan capaian penyelesaian mencapai 98 persen, Pemkab Serang optimistis proses penataan aset dapat segera dituntaskan sehingga tidak lagi menjadi polemik di kemudian hari.
Poin-Poin Penting Berita
- Pemkab Serang menyebut penyelesaian penyerahan aset ke Pemkot Serang telah mencapai 98 persen.
- Ratusan aset seperti sekolah, kantor kelurahan, kecamatan, dan dinas telah selesai diserahkan.
- Aset yang masih dibahas meliputi Pendopo Kabupaten Serang, Gedung Setda, dan Kantor BKPSDM.
- Gedung BKPSDM akan diserahkan setelah pembangunan gedung pengganti di Puspemkab Serang selesai.
- Aset yang terkait penyertaan modal BPR dipastikan tidak diserahkan.
- Pemkab Serang memilih berpedoman pada regulasi terbaru, bukan aturan lama.
- Komunikasi antara Pemkab Serang dan Pemkot Serang tetap berjalan baik.
- Sengketa aset merupakan persoalan yang masih tersisa sejak pemekaran Kota Serang dari Kabupaten Serang.

.gif)