Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Denda dan Pengembalian Kawasan Hutan Rp10 Triliun di Kejagung

 

JAKARTA KONTAK BANTEN — Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri penyerahan denda administratif dan pengembalian kawasan hutan senilai Rp10 triliun di Lapangan Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari hasil penegakan hukum dan penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH.

Negara Terima Pengembalian Rp10 Triliun dari Penegakan Hukum Kehutanan

Total dana yang akan diserahkan kepada negara mencapai sekitar Rp10 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp3,42 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan dan Rp6,84 triliun yang berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta non-PBB.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dijadwalkan menyerahkan langsung dana tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam sekaligus menindak pelanggaran hukum di kawasan hutan Indonesia.

Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Capai 2,3 Juta Hektare

Selain penyerahan dana, pemerintah juga mengumumkan hasil tahap VII penguasaan kembali kawasan hutan dengan total luas mencapai 2.373.171,75 hektare.

Penguasaan kembali kawasan hutan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara menertibkan penggunaan lahan yang melanggar aturan serta mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan hukum.

Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah kerugian negara akibat penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Kejagung Tampilkan Visualisasi Uang Sitaan

Dalam kegiatan tersebut, Kejagung juga menampilkan visualisasi uang pecahan Rp100.000 hasil sitaan yang disusun setinggi lebih dari dua meter.

Tumpukan uang tersebut menjadi simbol besarnya nilai pengembalian keuangan negara dari hasil penegakan hukum di sektor kehutanan dan perpajakan.

Pemerintah menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kawasan hutan akan terus dilakukan secara tegas sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga sumber daya alam nasional.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Sumber Daya Alam Nasional

Melalui Satgas PKH, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Penyerahan dana dan penguasaan kembali kawasan hutan tersebut juga diharapkan menjadi pesan kuat bahwa negara tidak akan mentoleransi pelanggaran yang merugikan keuangan negara maupun merusak lingkungan hidup nasional.