Komisi X DPR Usulkan Gaji Minimal Guru Rp5 Juta per Bulan, Dinilai Layak Tingkatkan Kesejahteraan

 

Lalu Hadrian Irfani Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB. Foto: Istimewa

 

JAKARTA, KONTAKBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong pemerintah menetapkan gaji minimal guru sebesar Rp5 juta per bulan sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan setelah Komisi X DPR RI melakukan berbagai perhitungan terkait kebutuhan hidup layak dan peningkatan kualitas profesi guru.

Menurut Lalu, nominal Rp5 juta dinilai sebagai angka yang realistis dan layak untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap peran mereka dalam mencetak generasi penerus bangsa.

"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru," kata Lalu Hadrian di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Respons Pernyataan Presiden Prabowo

Pernyataan Lalu Hadrian disampaikan sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung masih terbatasnya kemampuan negara dalam menaikkan gaji guru akibat kebocoran anggaran negara.

Menurut Lalu, penjelasan Presiden perlu dipahami sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai tantangan fiskal yang dihadapi negara.

"Kami tentu memandang ini positif saja sebenarnya. Jadi, Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita belum bisa naik secara optimal," ujarnya.

Kenaikan Gaji Guru Masuk Rencana APBN 2027

Lalu mengungkapkan pemerintah disebut telah menyiapkan skema peningkatan gaji dan tunjangan guru dalam rancangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.

Namun demikian, Komisi X DPR RI masih menunggu penjelasan resmi pemerintah yang akan disampaikan Presiden dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2027 pada 16 Agustus mendatang.

"Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau tanggal 16 Agustus. Namun kami meyakini Presiden sudah memikirkan hal ini karena beliau selalu menyampaikan bahwa kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas pemerintah," tegasnya.

Kesejahteraan Guru Jadi Kunci Meningkatkan Mutu Pendidikan

Menurut Lalu, peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu fondasi utama dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

Guru yang memperoleh penghasilan layak dinilai akan lebih fokus menjalankan tugas sebagai pendidik, meningkatkan kompetensi, serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik.

Karena itu, ia berharap kebijakan anggaran pemerintah ke depan memberikan ruang yang lebih besar untuk memperkuat pendapatan guru di seluruh Indonesia.

Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran Negara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran negara selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab terbatasnya kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk guru.

Dalam pidatonya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), Presiden menyebut praktik laporan ekspor palsu telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp15 ribu triliun dalam kurun waktu 34 tahun.

Akibat kebocoran tersebut, menurut Presiden, ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas sehingga berdampak pada kemampuan menaikkan gaji guru maupun pegawai negeri.

"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya enggak ada," kata Prabowo.

DPR Berharap Pemerintah Merealisasikan Kenaikan Gaji Guru

Komisi X DPR RI berharap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dapat diwujudkan melalui kebijakan anggaran pada APBN 2027.

Dengan peningkatan gaji dan tunjangan, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan