KPK, Pemprov Jakarta dan Transjakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi di Ruang Publik

 

Ketua KPK Setyo Budiyanto bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso usai penandatanganan prasasti peresmian Halte Setiabudi Integritas, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta dan PT Transjakarta resmi meresmikan Halte Setiabudi Integritas, Minggu (21/6/2026). Penamaan halte tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kampanye nilai-nilai integritas dan antikorupsi di ruang publik yang dapat dijangkau langsung oleh masyarakat.

Peresmian Halte Setiabudi Integritas dilakukan bersamaan dengan peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, jajaran pejabat Pemprov Jakarta, KPK, serta PT Transjakarta.

KPK: Integritas Harus Menjadi Memori Kolektif Masyarakat

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa penamaan Halte Setiabudi Integritas bukan sekadar seremoni atau pergantian nama halte semata. Menurutnya, nama tersebut memiliki makna yang mendalam dan diharapkan mampu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang. Harapan saya, dengan sebuah penamaan yang menunjukkan identitas, itu bisa menjadi memori kolektif. Orang akan mengingat, menjaga, dan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan namanya,” kata Setyo.

Ia menjelaskan, gagasan penamaan halte tersebut muncul dari pengalamannya menggunakan berbagai moda transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, MRT, hingga LRT.

Dari pengalaman tersebut, ia kemudian mengusulkan kepada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta. Usulan itu mendapat sambutan positif dari Gubernur Jakarta Pramono Anung.

“Kita tidak bisa mengatakan apa arti sebuah nama, karena nama mengandung makna yang sangat luar biasa. Saya yakin semua setuju,” ujarnya.

Pramono Anung: Jakarta Bangun Kepercayaan Publik Lewat Skema Pembiayaan Baru

Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan halte tersebut tidak menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan berasal dari pendapatan iklan yang dikelola.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan Jakarta kini mulai memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif yang tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

“Mudah-mudahan penamaan ini menambah semangat karena hari ini Jakarta memiliki tiga momentum utama,” kata Pramono.

Ia menyebut tiga momentum tersebut yakni peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said, kegiatan pilah sampah di kawasan Monumen Nasional (Monas), serta peletakan batu pertama pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas yang akan menghubungkan lima moda transportasi publik.

Proyek pedestrian deck tersebut ditargetkan selesai pada tahun depan dan menjadi salah satu ikon integrasi transportasi modern di Jakarta.

“Kami laporkan kepada Ketua KPK dan mohon diawasi, karena pembangunan pedestrian deck ini sepenuhnya tidak menggunakan APBN. Jakarta saat ini menggunakan skema pembiayaan yang memberikan ruang untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan kota,” ujarnya.

Jadi Simbol Komitmen Antikorupsi

Keberadaan Halte Setiabudi Integritas dinilai tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas transportasi, tetapi juga sebagai simbol komitmen bersama dalam membangun budaya antikorupsi.

Lokasi halte yang berada di kawasan strategis, tepat di depan Gedung KPK, semakin memperkuat pesan pentingnya menjaga integritas dalam berbagai aspek kehidupan.

Komedian sekaligus tokoh publik Cak Lontong yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi terhadap penamaan halte tersebut.

Menurutnya, sebuah nama mengandung harapan dan pesan moral yang harus dijaga bersama.

“Penamaan itu punya harapan. Jadi kita beri nama Integritas, harapannya kita selalu mengingatkan siapa pun untuk menjaga integritas. Apalagi kawasan ini berada tepat di depan Gedung KPK. Integritas adalah yang utama, dan bukan berarti hanya berhenti pada formalitas penamaan, tetapi bagaimana komitmen kita menjalankannya,” kata Cak Lontong.

Melalui peresmian Halte Setiabudi Integritas, KPK bersama Pemprov Jakarta berharap nilai-nilai integritas dapat semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi bagian dari budaya sehari-hari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta kehidupan sosial yang bebas dari praktik korupsi.