Pemkab Serang Dukung Pembenahan Program MBG, Fokus pada Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita untuk Tekan Stunting

 

KAB SERANG KONTAK BANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Pusat dalam membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembenahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memastikan program tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Kabupaten Serang, Muhammad Najib Hamas, mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sejumlah langkah evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Serang.

Menurut Najib, salah satu fokus utama pembenahan adalah optimalisasi layanan bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap upaya penurunan angka stunting di Indonesia.

“Ini untuk menurunkan angka stunting. Kemudian nanti untuk anak sekolah akan dipilah sesuai dengan hasil evaluasi,” kata Najib Hamas, Minggu (22/6/2026).

Fokus Prioritas pada Penanganan Stunting

Najib menjelaskan, perhatian khusus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat pemenuhan gizi sejak dini. Kelompok tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan bebas stunting.

Dengan pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan pelajar, mekanisme penyaluran dan cakupan layanan masih menunggu hasil evaluasi resmi dari BGN. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan pola distribusi program ke depan.

Dapur MBG Akan Dievaluasi dan Dioptimalkan

Selain menyasar kelompok penerima manfaat, BGN juga berencana melakukan pembenahan pada sistem operasional dapur MBG. Salah satu wacana yang tengah dibahas adalah penggabungan beberapa dapur MBG guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

Najib menegaskan bahwa Pemkab Serang siap mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait penataan dapur MBG.

“Ini rencananya BGN, namun kami Pemkab Serang akan mendukung sepenuhnya rencana pembenahan dapur MBG di Kabupaten Serang. Ini untuk meningkatkan pelayanan pada penerima manfaat sesuai skala prioritas,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memastikan proses penyediaan makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif, terkontrol, dan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Pemkab Serang Masih Menunggu Hasil Evaluasi Resmi BGN

Meski sejumlah rencana pembenahan telah disampaikan, Najib mengaku hingga saat ini Pemkab Serang belum menerima hasil evaluasi resmi dari Badan Gizi Nasional.

Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut terkait implementasi kebijakan baru tersebut, termasuk kemungkinan perubahan pola pelayanan dan pengelolaan dapur MBG.

“Hingga saat ini belum ada hasil evaluasi resmi yang sudah disampaikan oleh BGN. Kami masih menunggunya,” kata Najib.

Target Seluruh Dapur MBG Kantongi SLHS Sebelum 17 Agustus

Di sisi lain, Pemkab Serang terus mendorong seluruh dapur MBG agar segera melengkapi persyaratan administrasi dan standar kesehatan, khususnya terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Najib menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Serang telah mengantongi SLHS sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

“Lalu untuk dapur yang belum memiliki SLHS, kita mendorong agar segera dikebut. Targetnya sebelum tanggal 17 Agustus semua sudah memiliki SLHS,” tegasnya.

Saat ini terdapat 34 dapur MBG yang sebelumnya belum mengurus SLHS. Namun seluruh dapur tersebut telah mulai menjalani proses pemenuhan persyaratan, termasuk mengikuti pelatihan terkait pengolahan dan penyajian makanan yang memenuhi standar kesehatan.

Empat Tahapan Harus Dilalui Sebelum SLHS Diterbitkan

Najib menjelaskan bahwa setiap dapur MBG wajib melalui sejumlah tahapan sebelum memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Proses tersebut mencakup pelatihan, pemeriksaan kelayakan, verifikasi standar kebersihan, hingga evaluasi akhir oleh pihak berwenang.

“Totalnya ada empat tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya nanti SLHS dikeluarkan,” pungkasnya.

Dengan adanya pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan sertifikasi dapur MBG, Pemkab Serang berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan tujuan utama program, yakni memperkuat gizi masyarakat serta menekan angka stunting, dapat tercapai secara maksimal.