Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran serius di kalangan pembuat kebijakan. Di tengah tekanan pasar yang juga menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga sempat mengalami penghentian sementara perdagangan (trading halt), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tidak menganggap situasi tersebut sebagai gejolak ekonomi biasa.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa kondisi pelemahan rupiah harus direspons secara cepat, terukur, dan terkoordinasi oleh seluruh otoritas ekonomi. Menurutnya, stabilitas nilai tukar merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kepercayaan investor, kepastian dunia usaha, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

“Tentu saya yakin pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian terkait sudah dan akan terus berupaya untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah ini tidak semakin dalam,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Rupiah Melemah, Risiko Terhadap Ekonomi Semakin Besar

Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS dinilai bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan. Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi nasional.

Nilai tukar yang terus tertekan dapat meningkatkan biaya impor bahan baku industri, energi, serta berbagai komoditas strategis yang masih bergantung pada pasar luar negeri. Akibatnya, biaya produksi perusahaan dapat meningkat dan berpotensi diteruskan menjadi kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

Selain itu, pelemahan rupiah juga berisiko menekan daya beli masyarakat karena harga sejumlah kebutuhan pokok dan barang konsumsi dapat mengalami penyesuaian.

Para pelaku usaha juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Volatilitas nilai tukar yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis dan investasi, terutama bagi perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang asing.

DPR Minta Seluruh Otoritas Ekonomi Bergerak Bersama

Politikus Partai NasDem tersebut menilai kondisi yang sedang dihadapi Indonesia membutuhkan sinergi kuat antara berbagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ekonomi.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas fiskal dan moneter lainnya harus semakin diperkuat agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin dalam.

“Pemerintah harus terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Saan menekankan bahwa langkah-langkah penanganan tidak cukup dilakukan secara parsial. Diperlukan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Rupiah Sudah Lampaui Target Pemerintah dalam KEM-PPKF 2027

Salah satu alasan DPR menilai situasi ini perlu mendapat perhatian serius adalah karena nilai tukar rupiah saat ini telah melampaui asumsi yang ditetapkan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah memproyeksikan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Sementara kondisi saat ini telah melewati batas atas proyeksi tersebut.

Menurut Saan, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah korektif yang lebih agresif agar target ekonomi yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai.

“Di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027, pemerintah sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500. Tentu untuk bisa mewujudkan itu, apa yang terjadi hari ini harus benar-benar ditangani secara serius,” tegasnya.

Trading Halt IHSG Jadi Sinyal Kekhawatiran Pasar

Tekanan terhadap rupiah juga diiringi koreksi tajam pada pasar modal. IHSG bahkan sempat mengalami trading halt atau penghentian sementara perdagangan akibat penurunan yang signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku pasar sedang merespons situasi ekonomi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Tekanan yang terjadi pada nilai tukar dan pasar saham memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Analis menilai bahwa pergerakan rupiah dan IHSG saling berkaitan karena keduanya mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Pemerintah Diminta Jaga Kepercayaan Investor dan Publik

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, DPR menilai pemerintah perlu memastikan seluruh instrumen kebijakan berjalan secara efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Saan, keberhasilan menjaga ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertahankan kepercayaan pasar, dunia usaha, dan masyarakat.

Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga arus investasi, stabilitas harga, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional.

“Kami berharap seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu bisa bekerja secara optimal sehingga kondisi ekonomi tetap kondusif dan kepercayaan publik maupun investor tetap terjaga,” ujarnya.

Masyarakat Khawatir Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Harga Barang

Di sisi lain, masyarakat mulai mencermati potensi dampak pelemahan rupiah terhadap harga kebutuhan sehari-hari. Jika nilai tukar terus melemah dalam jangka panjang, harga sejumlah barang yang memiliki komponen impor berpotensi mengalami kenaikan.

Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan tambahan terhadap ekonomi rumah tangga yang masih menghadapi berbagai tantangan akibat kenaikan biaya hidup dalam beberapa tahun terakhir.

Karena itu, pasar dan masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas rupiah serta memastikan gejolak di sektor keuangan tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Poin Penting

• Rupiah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
• DPR meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.
• Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor dan harga barang.
• Pelaku usaha menghadapi risiko ketidakpastian investasi akibat volatilitas kurs.
• Nilai tukar saat ini sudah melampaui target pemerintah dalam KEM-PPKF 2027.
• IHSG sempat mengalami trading halt akibat tekanan pasar.
• DPR meminta koordinasi kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK.
• Stabilitas ekonomi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan masyarakat.
• Masyarakat khawatir pelemahan rupia